Jelang Pilkada, Wamenko Polkam Minta BIN Lakukan Operasi Intelijen Terpadu

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus meminta, Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan operasi intelijen terpadu, menjelang Pilkada serentak 2024.
Operasi itu dinilai perlu dilakukan agar tercipta early warning system. Sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal.
Hal ini ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2024, Rabu (30/10/2024).
“BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system,” kata Lodewijk dalam keterangan yang dibagikan Humas Kemenko Polhukam, Rabu.
Baca juga: Wamenko Polkam: Pilkada Beririsan dengan 8 Program Cepat Pemerintahan Prabowo
Ia menambahkan, sejauh ini sudah ada pemetaan terkait tingkat kerawanan masing-masing daerah pada saat pelaksanaan Pilkada 2024. 

Setidaknya, ada tiga kategori tingkat kerawanan, yaitu rawan tinggi, rawan sedang dan rawan rendah. Nantinya, perhatian yang diberikan untuk masing-masing daerah akan menyesuaikan dengan tingkat kerawanannya.
Lodewijk pun mencontohkan Papua, dimana punya empat provinsi yang masuk ke dalam kategori daerah rawan tinggi karena adanya permasalahan sosial.
“Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan akan berjalan berimbang,” ujar Lodewijk.
Selain soal keamanan, Lodewijk juga meminta kementerian/lembaga terkait untuk mengawasi masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak menyebar hoaks, serta menjaga netralitas ASN, TNI/Polri.
Baca juga: Polda Sumut Jawab Tuduhan Keterlibatan Jenderal Bintang Satu di Pilkada
Menurutnya, netralitas menjadi hal penting untuk penyelenggaraan pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Wamenko Polkam.
“Setelah rakor ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir. Kemudian akan ada kunjungan ke lapangan untuk melihat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.