Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pusat Awasi Makan Bergizi Gratis di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah pusat mengawasi praktik makan bergizi gratis di daerah.
Ia tak ingin program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini pada akhirnya tidak berjalan maksimal lantaran implementasi di daerah terganggu.
“Yang ingin saya sampaikan juga kontrolnya, Pak, kalau nanti kerja samanya dengan pemda (pemerintah daerah), Pak, mohon maaf tolong betul-betul dikontrol,” kata Irma dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Bakal Sasar Ibu Hamil, Balita hingga SMA
Irma lantas mencontohkan satu program yang dulu pernah diinisiasi pemerintah, yakni Kelambu untuk masyarakat di Papua yang justru tidak berjalan maksimal.
Adapun program Kelambu, kata Irma, milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

“Di Kemenkes dulu ya, Pak, itu ada program Kelambu untuk mengantispasi nyamuk demam berdarah di Papua, karena pusat yang mengirimkan ke daerah, sementara daerah yang harus mendistribusikan ke masyarakat, tidak ada biaya distribusinya, kelambunya dibiarin saja. Kemudian tak digunakan dan dibakar habis tidak bermanfaat sama sekali,” ungkap politikus Partai Nasdem ini.

Berkaca dari kejadian tersebut, Irma mewanti-wanti pemerintah pusat agar mengontrol jalannya program makan bergizi gratis di daerah.
Begitu juga soal makanan yang akan digunakan sebagai bahan program tersebut, Irma mewanti-wanti pemerintah pusat betul-betul memberi perhatian.
“Nah nilai makanan yang sampai ke masyarakat anak-anak ini berapa, itu harus betul-betul dijaga. Kalau tidak, pasti akan jadi masalah,” tutur dia.
Baca juga: Mentan Lapor ke Prabowo, Ada Investor Sapi Asal Vietnam Mau Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Irma mengaku harus menyampaikan ini karena dirinya sangat mengapresiasi program makan bergizi gratis di Indonesia.
Menurutnya, program seperti ini bahkan tidak terjadi di luar negeri. Sebab, kata Irma, di luar negeri program semacam itu tak semuanya dibiayai oleh negara.
“Karena di luar negeri enggak seluruhnya dibiayai pemerintah, ini Indonesia dibiayai pemerintah seluruhnya loh. Luar biasa ini, Pak, untuk itu jangan sampai mubazir sehingga memang target yang akan dicapai Pak Prabowo itu tepat sasaran,” ujarnya. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.