RADARBANGSA.COM – Komisi XIII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi XIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Mafirion menilai anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terlalu minim. Padahal pencegahan terorisme saat ini butuh penguatan.
“Tak cukup uang Rp400 miliar. Pertama, kita melihat bahwa kita ada di rangking 31 dunia (peringkat sebaran aksi terorisme dan radikalisme pada tahun 2024). Yang kedua, kita zero (zero terrorist attack) tahun 2024. Tapi, di lembaran (paparan) berikutnya ada 9.640 konten yang berbahaya. Bayangin, dalam satu tahun ada (hampir) 10.000 konten yang mengajak orang untuk melawan negara ini,” ujarnya.
Secara prioritas pencegahan terorisme memang tidak masuk ke dalam 17 Program Prioritas yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun pada Astacita terdapat penguatan keamanan pada nomor dua yakni ‘Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.’
Untuk itu, Legislator PKB mendorong agar Komisi XIII DPR RI memberi perhatian kepada BNPT terutama dalam hal anggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk membantu BNPT dalam pencegahan terorisme.
“Jadi kita harus memberi perhatian kepada BNPT terutama memberi tempat kepada masyarakat ikut serta membantu BNPT, tidak hanya lembaga pemerintah tapi masyarakatnya untuk ikut membantu,” tukasnya.
