FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Naman Menteri HAM Natalius Pigai kembali jadi sorotan. Pasalnya, pria asal Papua ini dinilai terlalu dini meminta tambahan anggaran yang jumlahnya disebut di luar nalar.
Setelah sebelumnya meminta tambahan anggaran Rp20 triliun, Pigai kini meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 orang.
Dia menyampaikan usulan tersebut saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR.
“Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang baru 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf,” kata Pigai.
Sejumlah pegiat media sosial pun menyampaikan kritik tajam atas keinginan Pigai. Banyak yang mengaku heran dengan sikap Pigai yang begitu percaya diri meminta anggaran.
“Stelah mintak tambahan 20 Triliun buat bikin Universitas HAM pertama di dunia, kini Pigai mintak tambahan pegawai ribuan dg anggaran sbesar 1,2 Triliun,” cuit Yusuf Dumdum di media sosial X, dikutip Jumat (1/11/2024).
“Dagelan.. bukannya pelanggaran HAM hanya akan ketahuan pasca kejadian?.. menteri ini mungkin hanya akan bekerja saat tjd pelanggaran atau gejala2 disinyalir bakal ada pelanggaran ham.. pentingkah ada universitas ham?.. kan dah ada fakultas fisipol, fakultas hukum, fakultas sosiologi budaya, fakultas antropologi budaya dsb disetiap universitas?.. sudah cukup ratusan stafsus yg dimiliki kabinet gendut ini, jangan dijadikan kabinet obesitas..,” balas akun @dodojogja2 di kolom komentar.
“Halo pak pigai, anda ngerti APBN gak? tau gak skrg anggaran lg defisit, prabowo mau keliling cari utangan utk byr cicilan utang+bunga gara2 mulyono ngutang seenaknya. Jd berentilah pamer program dan tambahan anggaran yg gak mungkin dikabulkan,” kritik warganet lainnya.
Sebelumnya, Pigai mengatakan bahwa penambahan staf di kementeriannya tersebut harus dibarengi dengan penambahan anggaran untuk belanja pegawai. Saat ini, kata dia, dengan jumlah pegawai sebanyak 188 orang dibutuhkan Rp14 miliar untuk gaji pegawai.
“Konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai sebanyak 2.544 tersebut, dibutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun. Itu baru untuk gaji pegawai dan staf, belum termasuk untuk program atau biaya pembangunan,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, meminta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai fokus menjalankan fungsi koordinasi. Hal itu bertujuan agar pembangunan dan kebijakan pemerintah memiliki perspektif hak asasi. Karena itu, kata Willy, permintaan tambahan anggaran dan sumber daya manusia di kementerian tersebut tidak mendesak diwujudkan.
“Jadi basis kerjanya adalah edukasi, literasi dan kampanye. Pendekatan Kementerian HAM mesti melalui piranti-piranti lunak, seperti memasukkan HAM sebagai kurikulum, perspektif kebijakan dan gerakan di masyarakat,” kata Willy saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.
Willy mengatakan fungsi Kementerian HAM tersebut juga sudah sesuai dengan sumber daya manusia dan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN. “Jangan sampai anggaran untuk strukturalnya lebih besar daripada anggaran program,” ujarnya. (bs-sam/fajar)
