Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi. Dalam pidatonya di Kota Denpasar, Bali, Minggu, 3 Npvember 2024. Prabowo menekankan pentingnya memberikan kehidupan layak bagi para pejabat agar mereka tidak terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi. “Saya percaya kalau kita bisa dengan akal sehat, dengan pendekatan rasional akal sehat. Kita menuntut dari pejabat kita dengan prestasi terbaik, kita juga harus menghormati dan harus berjuang agar kualitas mereka baik,” ujarnya.
Prabowo menyoroti beberapa kasus korupsi yang sering terjadi, seperti hakim yang bisa dibeli dan pejabat yang sering menelurkan kebijakan demi tujuan merampok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, hal tersebut tidak bisa lagi dibiarkan. “Hakim-hakim harus dijamin kualitas hidupnya baik, supaya tidak bisa dibeli. Demikian, pejabat-pejabat jangan dibuat suatu sistem di mana membajak atau merampok dari APBN, APBD itu biasa. Tidak bisa. Uang rakyat harus untuk rakyat,” tegasnya.
Presiden Prabowo menyadari bahwa menjalankan pemerintahan bebas korupsi bukanlah hal yang mudah. Dia mengakui bahwa ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Namun, Prabowo berharap seluruh calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2024 memiliki iktikad baik dan bersih dari korupsi demi kesejahteraan rakyat. “Saya akan berusaha sekuat tenaga, saya memimpin pemerintah yang sebersih-bersihnya,” ucapnya dengan penuh semangat.
Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Dia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat digunakan dengan bijak dan tepat sasaran. “Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita ambil benar-benar menguntungkan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tambahnya.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga hukum dan media, untuk bersama-sama memerangi korupsi. “Kita semua harus bekerja sama, dari tingkat terendah hingga tertinggi, untuk memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi budaya di negeri ini,” pungkasnya dengan tegas.
