FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menyebut arahan dan sikap Presiden Prabowo Subianto masih memberi harapan kepada masyarakat.
Hal itu berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
“Sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi msh memberi harapan,” kata Mahfud dalam akun X, Minggu, (3/11/2024).
Teranyar kata Mahfud, pidato Prabowo di Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) agar pejabat, termasuk DPR/DPRD, tidak banyak studi banding karena sudah tahu masalah.
Mahfud mengenang dirinya saat dirinya masih di pemerintahan, ketika tugas ke luar negeri banyak pegawai kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler.
Masalahnya lanjut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, hak kunjungan kerja ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi.
“Bahkan, waktu saya di DPR, selain komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada. Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunker ini secara ketat.
“Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta menteri dan bawahannya agar tidak terlalu banyak membuat seminar dan melakukan kunjungan ke luar negeri.
“Saya juga mohon, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh,” kata Prabowo. (selfi/fajar)
