Warta Ekonomi, Jakarta –
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad, menyatakan bahwa peluncuran resmi Danantara akan ditunda hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan luar negeri.
Semula, peluncuran dijadwalkan pada Kamis (7/11/2024), namun tertunda akibat lawatan Presiden yang akan berlangsung selama 16 hari di sejumlah negara pada November 2024.
“Belum jadi diresmikan besok. Iya, tunggu Presiden kembali,” ujar Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).
Selain menunggu kepulangan Presiden, penundaan peluncuran ini juga disebabkan oleh revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) yang tengah diselesaikan.
“Persiapannya sedang diupayakan sebaik mungkin. Ada dua PP yang perlu diubah, termasuk perpres,” kata Muliaman.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar peluncuran dilakukan setelah persiapan rampung, demi memastikan kesiapan yang optimal.
Danantara direncanakan untuk berfungsi seperti Temasek, badan investasi global dari Singapura. Badan ini akan mengelola investasi yang berada di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Ini Fungsi Badan Pengelola Investasi Danantara yang Akan Diluncurkan Presiden Prabowo pada 8 November 2024
“Badan ini akan bertugas mengelola investasi di luar APBN, dan nantinya akan serupa dengan Temasek,” ungkap Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).
Menurutnya, pembentukan badan ini akan melalui tahapan konsolidasi awal, kemudian diikuti dengan pengesahan undang-undang yang menjadi dasar operasional lembaga tersebut.
Ke depan, Danantara akan mengelola seluruh aset pemerintah yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Oleh karena itu, koordinasi dengan kementerian terkait sangat diperlukan.
“Aset-aset pemerintah akan dikelola melalui BP Investasi Danantara. Kebijakan investasi nasional juga akan dirumuskan bersama kementerian terkait,” tambah Muliaman.
Pada tahap awal, Muliaman menargetkan pendirian Danantara secepatnya, walaupun belum dapat memastikan penyelesaiannya pada akhir tahun ini. Namun, ia mengungkapkan bahwa biaya operasional badan tersebut sudah dianggarkan dalam APBN 2025.
“Belum tentu rampung akhir tahun ini. Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait. Nantinya, ini akan menjadi cikal bakal dari SWF yang lebih besar dan mungkin bergabung dengan INA,” tutup Muliaman.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
