Krjogja.com Jakarta Defisit APBN hingga Oktober 2024 mencapai Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen dari PDB. “Postur defisit APBN 2024 dirancang sekitar 2,29 persen dari PDB, jadi defisit bulan Oktober 2024 lebih kecil dari APBN yang diundangkan yang mencapai Rp 522,8 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers acara APBNKita, di Jakarta, Jumat (8/11). Dikatakan, pada bulan Oktober, pendapatan negara mencapai Rp 2.247,5 triliun atau sekitar 80,2 persen dari target, atau meningkat 0,3 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy). Baca Juga: Bapera Sleman Gelar Deklarasi Dukungan untuk Harda-Danang di Pilkada Sleman 2024
Sementara untuk belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau mencapai 76,9 persen dari pagu APBN, atau meningkat 14,1 persen secara yoy. Sementara untuk keseimbangan primer mencapai Rp 97,1 triliun, atau 380,8 persen dari pagu anggaran atau meningkat 73,5 persen. Wakil Menkeu Anggito Abimanyu mengatakan, untuk penerimaan pajak sampai Oktober 2024 mencapai Rp 1.517,53 triliun atau 76,3 persen dari target.“Penerimaan terus mengalami perbaikan dalam 4 bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun,” paparnya.
Dipaparkan, adapun rincian penerimaan pajak ini antara lain, untuk PPh non migas mencapai Rp 810,76 triliun atau 76,24 persen dari target. Pendapatan ini menurun 0,34 persen. Sedangkan untuk penerimaan PPN, & PPnBM mencapai Rp 620,42 triliun atau 76,47 persen dari target atau meningkat 7,87 persen secara yoy. Sedangkan PPh migas mencapai Rp 53,70 triliun atau 70,31 persen dari target. Atau turun 8,97 persen secara yoy. Baca Juga: Bursa Karbon & Pengendalian Emisi KAFEGAMA DIY & FEB UGM Untuk PBB dan pajak lainnya mencapai Rp 32,65 triliun atau 86,52 persen dari target atau meningkat 12,81 persen. Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2024 mencapai Rp 231,7 triliun. Dengan rincian untuk bea masuk mencapai Rp 43,2 triliun, bea keluar mencapai Rp 41,2 triliun dan dari cukai mencapai Rp 174,4 triliun. Sedangkan penerimaan PNBP mencapai Rp 477,5 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, untuk belanja pusat hingga Oktober 2024 mencapai Rp 1.834,5 triliun atau 74,3 persen dari APBN atau meningkat 16,7 persen yoy. Dikatakan, untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 933, 5 triliun atau 85,6 persen dari pagu APBN. Sedangkan belanja non K/L mencapai Rp 901,0 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN . Baca Juga: RUU Perampasan Aset, Komitmen DPR Dipertanyakan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan, untuk transfer ke daerah ( TKD) mencapai Rp 722,2 triliun atau mencapai 84,2 persen dari pagu APBN, atau tumbuh 8 persen secara yoy. Adapun rincian TKD antara lain dana alokasi umum ( DAU) mencapai Rp 377,2 triliun atau meningkat 9,1 persen yoy. Dana alokasi khusus (DAK) non fisik mencapai Rp 116,3 triliun atau meningkat 8,2 persen yoy. Dana otonomi khusus ( OTSUS) mencapai Rp 11 triliun atau turun 6,1 persen yoy. Dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp 107,3 triliun atau meningkat 6 persen yoy. Dana Desa mencapai Rp 66,5 triliun atau meningkat 13,9 persen yoy dan Dana Keistimewaan mencapai Rp 1,14 triliun atau meningkat 4,3 persen. (Lmg)
