TEMPO.CO, Jakarta – Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengkritik sikap mantan presiden Joko Widodo yang masih terlibat dalam Pilkada 2024. Meski tidak ada larangan terkait hal itu, Ronny menilai sikap tersebut membuktikan bahwa Jokowi bukanlah sosok negarawan.”Sebagai mantan presiden yang ikut mengurusi Pilkada, tentu masyarakat tidak melihat Jokowi sebagai sosok guru bangsa,” kata Ronny saat ditemui Rabu, 6 November 2024.Ronny mengakui sikap keberpihakan Jokowi tersebut memang dijamin dalam konstitusi. Apalagi saat ini Jokowi tidak lagi memegang kendali atas pemerintahan. Namun demikian, kata dia, keterlibatan Jokowi dalam Pilkada harus dilihat dari sisi kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto.”Saya berharapnya Pak Prabowo bersikap netral dan tidak mengulangi apa yang sudah terjadi sebelumnya saat Jokowi memerintah,” kata Ronny.Ronny mengatakan sinyal keterlibatan Jokowi mendukung calon kepala daerah terlihat kentara di Pilkada Jateng, Jakarta dan Sumatera Utara. Di Pilkada Sumut, salah satu kandidat calonnya yaitu menantu Jokowi, Bobby Nasution.Menurut dia, Jokowi akan menggunakan pola yang sama ketika dia mendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. “Ini hanya pengulangan dari apa yang terjadi sebelumnya,” ujar Ronny.Ronny mengatakan selama musim kampanye Pilkada, sejumlah kepala daerah datang mengunjungi Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para calon kepala daerah itu, ujar dia, memang datang untuk mendapatkan arahan dan dukungan. “Ya ketika mantan presiden mengurusi Pilkada, artinya turun kelas,” katanya.Jokowi sendiri mengakui para calon kepala atau wakil kepala daerah yang menemuinya di Solo datang dari berbagai kota/kabupaten bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Dia mengatakan akan terbuka menerima kedatangan para calon tersebut. “Ini kan jauh-jauh. Ya ada yang dari Sumatera Selatan, dua hari yang lalu ada yang dari Sumatera Barat, dari Sikka NTT (Nusa Tenggara Timur), dari Papua tiga calon juga, dan dari Kalbar (Kalimantan Barat). Ya ke sini semuanya saya terima. Saya terbuka kok, terbuka,” katanya, Rabu, 6 November 2024Jokowi mengaku hanya memberikan arahan seputar hal-hal mendasar di masing-masing daerah. Dia mengatakan arahan tersebut bisa menjadi perhatian para calon kepala atau wakil kepala daerah ketika terpilih.”Ya saya kan punya data, bahwa di daerah ini yang perlu diperhatikan itu misalnya pertaniannya, perkebunan kopinya, misalnya, atau di daerah yang lain infrastrukturnya yang harus lebih diperhatikan. Seperti tadi pagi juga dari Pati, saya titip urusan perikanan dan garam itu juga perlu diberikan dukungan. Intinya saya hanya titip hal-hal yang basic yang harus dilakukan di sebuah daerah,” tutur dia. Adapun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Jokowi tidak melanggar aturan apapun ketika menyatakan dukungan kepada calon tertentu di Pilkada. Menurut dia, keberpihakan tersebut merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi.”Menurut aturan dan ketentuan, presiden saja boleh kampanye spanjang tidak melanggar aturan KPU, apalagi mantan presiden,” kata Dasco saat dihubungi, Jumat, 8 November 2024.Dasco menambahkan partainya juga tidak mempersoalkan sikap Jokowi dalam Pilkada. Dia menyebut keberpihakan Jokowi dalam Pilkada tidak berkaitan dengan kedekatan mantan gubernur Jakarta itu dengan Presiden Prabowo ataupun Partai Gerindra.”Kami dari Gerindra tidak masalah, walaupun Pak Jokowi juga ada mendukung calon kepala daerah yang bukan dari Gerindra,” katanya.Terkait permintaan agar Prabowo mencopot Kapolda yang diduga melanggar netralitas dalam Pilkada, Dasco mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan. “Bagaimana bisa kami meminta presiden membuat settement atau membuat keputusan berdasarkan dugaan? Ada enggak buktinya?,” ujarnya.Dia tidak menjawab secara tegas apakah Prabowo akan memastikan netralitas aparat kepolisian. “Kita jangan selalu begitu, karena kalau cuma dugaan-dugaan, ya dari pihak sebelah juga punya dugaan-dugaan,” kata Wakil Ketua DPR ini.Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.Catatan: Berita ini telah diubah dengan menambahkan keterangan dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco pada 8 November 2024.
