Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Prabowo harus memikirkan social welfare dalam menjalankan kebijakannya.”Saya kira butuh support dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian, peemrintah daerah bahkan pemerintah pusat. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sama halnya akan membentuk stigma program makan siang gratis layu sebelum berkembang,” kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 10 November 2024.
Saiful menilai, butuh sokongan dan dukungan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sedang dialami peternak”Tentu ini kan simalakama, di satu sisi menurut pemberitaan jumlah susu di Indonesia masih relatif kurang, namun ternyata supply dan demannya tidak terkelola dan tidak terserap dengan baik sampai dibuang begitu saja,” terang Saiful.Saiful melihat, ada yang salah dengan tata kelola susu di Indonesia. Hal tersebut dianggap akan menjadi ancaman yang serius bagi peternak susu di Indonesia.”Pemerintah mesti mengedepankan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakannya. Social Welfare Law adalah bagian dari tujuan hukum, jika hukum hanya mengandalkan norma tanpa dilandasi oleh economic analysis of law, maka akan mengakibatkan the problem of the social cost,” jelas Saiful.Untuk itu kata Saiful, Richard Posner, seorang sarjana hukum Amerika dan hakim federal mengidealkan economic analysis of law dalam setiap memaksimalkan hukum guna meningkatkan kepuasan (satisfaction) dan peningkatan kebahagiaan (maximization of happiness).”Guna mencapai setiap tahapan tersebut maka perlu menjalankan 3 elemen dasar, yakni nilai (value), kegunaan (utility) dan efisiensi (efficiency) dengan tanpa menghilangkan unsur keadilan. Dengan demikian guna menyelenggarakan Sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah tidak hanya dapat berpangku tangan, akan tetapi harus bersama-sama mencarikan solusi terhadap persoalan susu yang menuai polemik di masyarakat,” pungkas Saiful.
