Warta Ekonomi, Jakarta –
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio memberikan tanggapan terkait kebijakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang membuka layanan aduan masyarakat bertajuk “Lapor Mas Wapres” di Istana Wakil Presiden.
Menurut Hendri, layanan ini merupakan ide yang baik dan dapat memudahkan koordinasi masalah rakyat dengan jajaran kepresidenan dan kabinet. Ia menyarankan hal ini dioptimalisasi dengan melakukan koordinasi ke Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Kurang Puas dengan Komposisi di Kabinet Prabowo-Gibran, Founder LQ Indonesia Law Firm Bahas Tantangan Pemberantasan Mafia Hukum
“Jangan jadikan ini nostalgia, karena sesungguhnya layanan ini kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat setingkat wali kota. Kita harus tahu terlebih dahulu apakah Gibran sudah berkoordinasi dengan presiden soal layanan ini,” jelas Hendri, Selasa (12/11).
Di sisi lain, pihaknya juga mengingatkan agar layanan ini tidak tumpang tindih dengan layanan serupa di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa negara sebenarnya sudah memiliki lembaga yang menangani aduan masyarakat, yaitu Ombudsman RI.
Hendri menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan program ini. Ia memperingatkan Gibran agar tidak hanya memanfaatkan layanan ini untuk menarik perhatian di awal masa jabatannya, melainkan harus berkomitmen menjalankannya secara berkelanjutan.
“Ini soal konsistensi, jangan istilahnya ‘anget-anget tahi ayam’, jangan sampai program ini hanya hype di awal saja setelahnya tidak dilanjutkan,” ujar Hendri.
Hendri juga menekankan bahwa layanan aduan ini harus lebih dari sekadar menampung keluhan masyarakat. Ia berharap agar Gibran dapat menindaklanjuti aduan yang diterima dan tidak memberikan ‘PHP’ (pemberi harapan palsu) kepada rakyat.
“Dia harus serius, dalam arti jangan sampai layanan aduan itu jadi PHP kepada masyarakat, yang berharap agar pemerintah menindaklanjuti aduan mereka saat datang ke sana,” tegas Hendri.
Hendri berharap bahwa layanan “Lapor Mas Wapres” tidak menjadi sekadar formalitas atau drama belaka. Ia ingin layanan ini mampu merespons keluhan dari seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya dari wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Baca Juga: Prabowo Tunjuk Gibran Jadi Plt Presiden, Ini Tugasnya!
“Jangan ada drama, jangan cuma menerima aduan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Layanan ini harus bisa menindaklanjuti seluruh aduan masyarakat Indonesia,” pungkas Hendri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
