Krjogja.com – Kulonprogo – Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) menganugerahi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo penghargaan terbaik ketiga Nasional dalam Pengelolaan Pelayanan Kepegawaian. Penghargaan diserahkan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Haryomo Dwi Putranto di Grand Ballroom Alila Hotel, Kota Surakarta, Jawa Tengah. “Pencapaian ini merupakan komitmen dan kerja keras Bupati dan seluruh jajaran serta leading sektor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulonprogo. Dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pengelolaan pelayanan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kulonprogo terus menghadirkan inovasi dan kualitas layanan, juga terus memanfaatkan teknologi digital dalam mengakselerasi pelayanan kepegawaian,” kata Haryomo Dwi Purtanto. Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo, Sudarmanto SIP, MSi mengatakan, pengelolaan pelayanan kepegawaian selama ini telah dilakukan melalui layanan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASNEG). “Pemerintah Kabupaten Kulonprogo terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN BKN RI) baik layanan kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, dokumen kepegawaian, tugas belajar, pendaftaran jabatan dan updating data ASN lainnya,” tutur Sudarmanto, Kamis (14/11).
Baca Juga: Pentas P5 SD Muhammadiyah Suronatan, Ada Dolanan Anak Hingga Peragaan Busana Bahkan saat ini untuk data profil ASN sangat lengkap, setiap ASN sudah punya akun dan telah dimanfaakan dalam kerangka persuratan layanan SURATKU dan Bela BeliKu. “Dalam memberikan pelayanan kepegawaian disamping kejelasan persyaratan, kepastian mekanisme/ alur, digitalisasi pelayanan dan tranparansi/ akuntabilitas dengan bebas pungutan.,” ungkapnya didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Agung Kurniawan MSi.
Terkait komitmen pelayanan dan akuntabilitas pelayanan kepegawaian, Sudarmanto mengatakan, beberapa tahun terahir, sejumlah kabupaten lain telah studi tiru ke Kulonprogo untuk dapat direplikasi atau diadaptasi sesuai kebutuhan organisasi kabupaten lain tersebut. (Rul)
