Suara.com – Ujaran kebencian mulai marak bermunculan pada musim pilkada serentak ini. Apalagi di pilkada serentak 2024 ini, tokoh-tokoh perempuan mulai bermunculan untuk ikut bertarung menjadi pemimpinan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Berdasarkan hasil riset antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Monash Data & Democracy Research Hub (MDDRH) ujaran kebencian ke kelompok minoritas meningkat di platform Tiktok baik di konten maupun komentarnya. Dari 5 daerah yang menjadi target penelitian, salah satunya di provinsi Nusa Tenggara Barat, ujaran kebencian yang terpantau terbagi menjadi dua narasi.
Yang pertama adalah narasi kebencian terhadap persekongkolan koalisi politik antara dua mantan gubernur Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Dr. Zulkieflimansyah. Sedangkan narasi lain adalah kebencian terhadap calon gubernur perempuan Sitti Rohmi Djalilah, yang juga merupakan kakak kandung dari TGB.
“Di beberapa video terkait Pilkada NTB, kami menemukan komentar-komentar yang menyudutkan perempuan yang tidak pantas menjadi pemimpin,” ujar co-director MDDRH Ika Idris dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: RK Blusukan ke Jakarta Utara, Warga Curhat Kurang Bantuan untuk Nelayan Hingga Air Bersih
Terkat hal ini, Guru Besar UIN Mataram, Prof. Atun Wardatun mengatakan ujaran kebencian ini sangat tidak dibolehkan dalam ajaran agama. Selain itu, ujaran kebencian juga akan membuat objek tersebut menjadi orang yang tidak baik di mata orang lain.
“Apakah benar atau tidak. Misalnya karena dia perempuan ya memang benar perempuan, tapi kita tidak boleh memandang rendah dari yang lain,” katanya kepada Suara.com, Rabu (13/11/2024).
Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk beragama islam seharusnya memberikan contoh politik yang santun. Namun jika masih terjadi maka hal ini dinilai belum dewasa dalam berpolitik.
Guru Besar UIN Mataram Prof. Atun Wardatun. [Suara.com/Buniamin]”Artinya kita boleh berkompetisi tetapi Islam mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan,” katanya.
Ia mengatakan, terutama kepada calon pemimpin perempuan ini salah satunya faktornya karena patriarki masih sangat kuat. Sistem patriarki ini tidak saja di NTB melainkan masih terjadi di Indonesia.
Baca Juga: Bawaslu Buka Peluang Panggil Presiden Prabowo Soal Video Kampanye Luthfi-Yasin
“Itu sudah berakar kuat. Kalau dikatakan itu masih ada ya masih ada di bagian negara bagian manapun tidak saja di NTB,” katanya.
Patriarki Masih Kuat
Akar-akar patriarki yang masih berkembang saat ini biasanya disebabkan misalnya oleh pendidikan yang belum tinggi. Selain itu, wawasan keberagaman yang belum luas sehingga belum memiliki kesadaran.
“Kondisi ibu Rohmi dan pasangan calon perempuan lainnya dihadapi lebih berat daripada laki-laki,” katanya.
Para calon pemimpin perempuan harus juga menghadapi misoginis yang ada di tengah masyarakat. Karena perempuan juga maju sebagai salah satu kandidat pada kontestasi pilkada saat ini dari tingkat provinsi hingga kabupaten
“Tidak bisa dinafikan pandangan mendeskreditkan perempuan itu masih banyak di level masyarakat kita. Ada level masyarakat yang tidak tahu. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu dan terefleksikan perilakunya,” katanya.
Perjuangan tentang kesetaraan ini masih menjadi pekerjaan rumah. Karena kesetaraan bukan saja tentang jenis kelamin melainkan juga untuk hal-hal yang lainnya termasuk kesempatan.
“Jadi tidak fokus pada jenis kelamin saja tetapi sekarang juga ada GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion),” katanya.
Namun pada pilkada serentak tahun ini sudah ada kemajuan jika dibandingkan dengan kontestasi politik tahun-tahun sebelumnya terutama dalam hal keterlibatan perempuan.
Dimana periode sebelumnya keterlibatan perempuan di NTB untuk maju menjadi calon pemimpin baik di posisi nomor satu atau dua masih sangat minim.
“Pada zaman sebelumnya ini tidak banyak kan. Tahun 2018 itu tidak sebanyak ini kontestan perempuan. Sekarang ini kita sudah lebih banyak dan ini kita akui sudah ada kemajuan,” ungkapnya.
Meksi sudah ada banyak tokoh-tokoh perempuan yang muncul, NTB masih disebut krisis kepemimpinan perempuan. Hal ini dilihat dari kuota sebesar 30 persen itu belum bisa dipenuhi di level legislatif.
“Harusnya 50 : 50 idealnya. Kenapa harus begitu penduduk karena 49 persen perempuan dan 51 persen laki-laki. Artinya hampir seimbang,” katanya.
Berbeda halnya untuk tingkat partisipasi kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketertarikan perempuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lebih banyak jika dibandingkan. laki-laki di Indonesia.
“Ini kalau laki-laki tetap mempertahankan maskulinitinya tidak melakukan fastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan maka akan terancam status Quo-nya,” tegasnya Prof. Atun.
Ke depan diharapkan perempuan bisa terlibat aktif dan diberikan akses yang sama dengan yang lain baik. Pemimpin yang terpilih nanti bisa menjadikan daerah ini lebih baik dari ke depannya.
“Amanah undang-undang dan amanah posisi jabatannya. Memberikan kesempatan dan hak untuk yang sudah ada dalam undang-undang siapa pun rakyat mereka. IPM itu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ketiganya ini mereka berikan kepada siapapun berdasarkan data,” ungkapnya.
Kontributor Buniamin
