Warta Ekonomi, Bandung –
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandung memasuki masa kampanye yang berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024. Masa ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal visi dan misi para calon pemimpin, termasuk bagaimana mereka menangani isu-isu mendesak, salah satunya “darurat sampah” yang telah menjadi perhatian utama warga kota.
Ketua Kebijakan Publik ILUNI UI Jawa Barat sekaligus Anggota Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, Lukman Budiman Galara, menekankan bahwa Pilkada adalah ajang demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai calon pemimpin.
Baca Juga: Survei Terbaru WRC: Rudy Mas’ud-Seno Aji Unggul Signifikan di Pilkada Provinsi Kalimatan Timur
“Pemimpin yang terpilih harus mampu menjawab tantangan daerah, termasuk masalah lingkungan seperti darurat sampah,” kata Lukman kepada wartawan di Bandung, Selasa (19/11/2024)
Kota Bandung saat ini menghadapi krisis pengelolaan sampah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata produksi sampah harian kota ini mencapai 1.594,18 ton, di mana 44,52% berasal dari limbah makanan.
Sayangnya, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sudah melebihi kapasitas, menerima hingga 1.500 ton per hari dari kapasitas maksimal 1.000 ton. Kota Bandung sendiri menyumbang sekitar 800–900 ton sampah setiap hari, menyisakan sekitar 500–600 ton sampah yang tertahan di tempat penampungan sementara (TPS).
Lukman mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung telah berupaya menerapkan berbagai strategi, seperti sistem pemilahan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di tingkat rumah tangga. Namun, kebiasaan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung menjadi tantangan besar.
Langkah lain yang dilakukan Pemkot adalah penggunaan teknologi seperti Refused Derived Fuel (RDF) dan incinerator di beberapa TPS, serta perencanaan pembangunan TPPA Legok Nangka yang diharapkan beroperasi pada 2029.
“Peran serta swasta dan masyarakat juga diundang untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan,” katanya
Lukman menambahkan bahwa pemimpin yang terpilih dalam Pilkada nanti harus memiliki keberanian untuk menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas utama.
“Krisis sampah membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga mengutamakan edukasi dan perubahan perilaku masyarakat,” tegasnya
Pemimpin masa depan Kota Bandung juga diharapkan mampu mendorong kebijakan berkelanjutan yang mendukung penggunaan energi terbarukan, mengurangi polusi, dan melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.
Menurutnya, dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kunjungan wisata, produksi sampah diprediksi akan terus bertambah. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi jangka panjang.
“Kota Bandung harus menjadi contoh kota yang bersih, nyaman, dan ramah lingkungan bagi daerah lain di Indonesia,” imbuhnya.
Untuk itu, pemilihan pemimpin yang peka terhadap isu lingkungan adalah langkah krusial untuk memastikan Bandung yang lebih baik, tempat warganya dapat bernapas lega dan menikmati kota yang lebih bersih serta sehat.
Baca Juga: Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Serang Anies dan Ahok
“Semoga Pilkada 2024 menghasilkan pemimpin yang mampu menjawab harapan masyarakat,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
