Menpar Widiyanti Putri Wardhana bersama Wamenpar Ni Luh Puspa beserta jajaran pejabat Kemenpar hadir dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu 20 November 2024
Terkini, Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengajukan tambahan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,25 triliun untuk menghadirkan program-program yang mampu mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata Indonesia.
Menpar Widiyanti Putri Wardhana mengatakan berdasarkan pada masa pemerintahan sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) telah ditetapkan menerima pagu anggaran Rp1.768.347.951.000 untuk tahun 2025.
Baca juga: Kunci Hadapi Dinamika Global, Wamenpar Ni Luh Enik Ermawati: Tekankan Sinergi Lintas Sektor!Namun, kata dia dengan adanya pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), maka nilai anggaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian dialokasikan ke Kemenpar dan Kemenekraf dengan rincian senilai Rp1.488.741.453.000 untuk Kemenpar dan Rp279.606.458.000 untuk Kemenekraf.
Melihat angka ini, Widiyanti menganggap perlu ada tambahan anggaran agar Kemenpar bisa melaksanakan program-program secara optimal. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2.254.706.954.000.
“Menimbang penurunan pagu anggaran 2024 ke 2025 yang cukup signifikan, saat ini kami sedang merencanakan usulan tambahan pagu anggaran 2025 sebesar Rp2.254.706.954.000,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu 20 November 2024
“Mohon berkenan dukungan bapak/ibu pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI atas usulan penambahan anggaran tersebut,” kata Widiyanti.
Menpar Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan beberapa capaian triwulan III tahun 2024, program quick wins, program strategis, hingga target-target yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025.
Widiyanti mengungkapkan, tambahan pagu anggaran ini sangat diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, serta dalam upaya untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.
“Hal ini sebagaimana yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di mana pariwisata menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia dan Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata berkelas dunia,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, selaku pimpinan rapat mengatakan pihaknya mendukung pengajuan tambahan anggaran yang dikemukakan oleh Kemenpar dan segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk membahas usulan tersebut.
“Komisi VII DPR RI juga mendorong agar Kementerian Pariwisata menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana ditargetkan pemerintah,” kata Nunik, sapaan akrabnya.
Nunik menambahkan, pihaknya juga mendorong Kemenpar berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan sinergi tersebut, anggaran yang terbatas di tingkat pusat dapat dioptimalkan untuk mengembangkan potensi wisata daerah.
“Saya usulkan adanya pendamping desa wisata yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Memang anggarannya kecil, tetapi kami harapkan koordinasi juga dengan kementerian lain untuk memaksimalkan pengelolaan pariwisata daerah,” ujarnya.
Rapat ini juga dihadiri Wamenpar, Ni Luh Enik Ernawati atau akrab disapa Ni Luh Puspa; Plt. Sesmenpar, Bayu Aji; serta pejabat-pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenpar.
