KOMPAS.com – Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tri Tito Karnavian mengimbau anggota DWP Kemendagri agar bijak dalam menggunakan media sosial di kehidupan sehari-hari.
Pasalnya, media sosial tak hanya memiliki dampak positif, tapi juga sisi negatif, sehingga perlu dipahami.
“Sudah sering sekali saya mendengar ataupun kita mengikuti dan mengetahui bahwa media sosial ini berdampak positif dan negatif,” katanya dalam siaran pers, Kamis (21/11/2024).
Hal itu disampaikan Tri dalam Seminar Kiat dan Trik Bersosial Media dengan Bijak di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kemendagri Ungkap 5 Provinsi Rawan Jelang Pilkada 2024, Ada Jakarta dan Jabar
Tri menegaskan, bijak dalam bermedia sosial ini termasuk saat menggunakan aplikasi percakapan seperti WhatsApp.
“Ini misalnya bagaimana cara menulis ucapan salam dengan baik dan benar. Sebelum menuliskan kalimat, harus dipahami maksud dan tujuannya, sehingga penerima pesan merasa dihargai,” ungkapnya.
Selain menulis kalimat pesan, Tri juga meminta anggota DWP untuk jeli melihat berita negatif yang beredar di media massa sebelum dibagikan kepada masyarakat.
“Mungkin benar tentang ceritanya negatif dan lain-lain, tapi apa perlu kita juga sampaikan ke orang lain kadang-kadang kalau itu benar, ya, tetap aja sebetulnya tidak baik. Apalagi kalau tidak benar itu dipikir,” tegasnya.
Baca juga: Kemendagri Akan Kaji Usulan Bawaslu soal Pemilu-Pilkada Tak Digelar di Tahun yang Sama
Tidak hanya itu, sebagai bagian dari keluarga pelayan masyarakat, dirinya berharap anggota DWP pandai menjaga nama baik di media sosial.
“Di pundak kita masing-masing ada nama Kemendagri. Kemana pun ibu, pasti kalau di lingkungan yang kenal. Nanti, ‘oh iya itu istrinya si A kerja di Kemendagri,” jelasnya.
Terakhir, Tri berharap, anggota DWP Kemendagri untuk saling bekerja sama dan berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan dan mampu bersosialisasi dengan baik bersama keluarga besar DWP.
Selain itu, dirinya juga mengingatkan anggota DWP agar menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Terlebih anggota DWP merupakan bagian dari keluarga ASN.
Baca juga: Kemendagri Terima Lebih dari 300 Laporan Terkait Netralitas ASN pada Pilkada
“Silakan ibu mendukung tapi tidak perlu juga sampai mempengaruhi orang lain atau terlalu vulgar untuk mendukung seseorang,” pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.