Warta Ekonomi, Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah Indonesia menghadiri peluncuran Global Clean Power Alliance (GCPA) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Rio de Janeiro, Brasil pada Selasa (19/11/2024).
GCPA merupakan inisiatif yang digagas oleh Inggris dalam upaya mengakselerasi transisi energi secara global yang secara resmi diluncurkan oleh Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer.
Baca Juga: Insentif dari BI untuk Bank-bank Pendukung Program Tiga Juta Rumah
Inisiatif GCPA bertujuan untuk mengatasi tantangan investasi energi bersih di Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs) dengan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif melalui kerangka kerja sistemik yang melibatkan semua tahap pembangunan.
GCPA fokus pada pembangunan platform lokal-nasional dan penguatan arsitektur pendanaan untuk proyek energi bersih.
Aliansi ini mengakui peran penting sektor swasta dalam mendanai transisi energi dengan strategi spesifik untuk menarik investasi melalui de-risking faktor finansial dan pengembangan proyek yang bankable.
GCPA merupakan sebuah pendekatan yang lebih proaktif dibandingkan inisiatif yang bergantung semata pada pendanaan publik.
Indonesia saat ini tengah mengakselerasi upaya transisi energi, salah satunya melalui optimalisasi energi baru dan terbarukan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, misalnya sumber daya panas bumi (24 GW), tenaga air (95 GW), tenaga surya (169 GW), dan tenaga angin (68 GW).
Pada tahun 2040, Indonesia menargetkan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara hingga 33%, meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 42%, dan menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 75 GW, yang semuanya didukung oleh 70.000 km jaringan transmisi baru. Untuk mencapai visi ini, Indonesia memerlukan investasi sekitar USD235 miliar.
Terdapat 12 negara/organisasi regional yang pertama kali bergabung dalam aliansi ini, yakni Brasil, Australia, Barbados, Kanada, Chile, Kolombia, Prancis, Jerman, Maroko, Norwegia, Tanzania, dan Uni Afrika.
Indonesia saat ini juga sedang aktif dalam beberapa fora kerja sama transisi energi internasional, seperti Energy Transition Mechanism, Just Energy Transition Partnership, Asia Zero Emission Community, dan Joint Crediting Mechanism. Peluncuran GCPA dapat menjadi skema alternatif untuk membiayai program transisi energi di Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.