Wamendagri Tekankan Inklusivitas Infrastruktur Digital Dukcapil

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa infrastruktur digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) harus bersifat inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dengan Lembaga Pusat di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (21/11/2024).
“Percuma kita bicara gagasan besar, digital public infrastructure (DPI). Tanpa kita secara detail memastikan akses yang sama dari seluruh warga terhadap infrastruktur ini,” ujar Bima.
Baca juga: Minta Dukcapil Jaga Integritas, Wamendagri: Jangan Sampai Tragedi KTP-El Terulang
Mantan Walikota Bogor tersebut juga mengingatkan pentingnya mengukur dampak infrastruktur digital terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, infrastruktur digital harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Nah ini yang diingatkan oleh Presiden (Prabowo Subianto) agar kita semua bergerak menetes ke bawah, memastikan bahwa semua didasarkan pada rakyat. Impact-nya adalah pada welfare,” jelasnya.
Baca juga: Mendagri: Sampai Saat Ini Server Dukcapil Belum Pernah Ditembus Peretas
Lebih lanjut, Bima mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan dalam pengelolaan data kependudukan, mulai dari ketimpangan akses hingga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.
Ia menekankan agar target layanan Dukcapil tidak hanya menyasar kelas menengah atau kalangan tertentu, tetapi semua warga negara.
“Target kita bukan hanya middle up Bapak/Ibu. Target kita bukan konsolidasikan kelas menengah saja. Target kita is not only critical mass, tapi warga-warga di pelosok, pedalaman, (dan) perkampungan,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Bima menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan data kependudukan.
Ia mengingatkan semua pihak untuk menghindari adanya penyalahgunaan aturan demi kepentingan pribadi atau ekonomi tertentu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.