Oleh: Herman (Ketua KOPEL Indonesia)
Pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 usai sudah. Pesta demokrasi ini seharusnya menjadi titik puncak bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, tetapi sayangnya, bayang-bayang politik uang justru menyelimuti hari tersebut.
Fenomena ini menggambarkan betapa besar tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia yang idealnya berdiri kokoh di atas kedaulatan rakyat, bukan transaksi material yang melibatkan uang dalam menentukan pilihan politik.
Baca juga: TPS Unik di Kajang Bulukumba, Petugas KPPS Kenakan Baju WisudaDi beberapa daerah, politik uang berlangsung dengan masif dan sistematis. Di Kabupaten Bulukumba, misalnya, kecamatan Bulukumpa dan Bontotiro dilaporkan menjadi lokasi utama praktik politik uang.
Amplop berisi uang yang didistribusikan kepada pemilih dengan nilai yang bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp 200.000 menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mempengaruhi pilihan politik warga.
Fenomena ini mencerminkan betapa praktik politik uang telah merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Baca juga: Menolak Politik Uang: Penyandang Disabilitas Memimpin Gerakan Pemilu Bersih di MakassarKejadian serupa juga terungkap di Pekalongan, Jawa Tengah, di mana aparat keamanan menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga akan digunakan untuk politik uang.
Hal ini menunjukkan bahwa praktik kotor ini tidak hanya terbatas di pedesaan, tetapi juga merambah ke wilayah perkotaan yang lebih terorganisir.
Di Papua Pegunungan, yang dikenal dengan keterbatasan infrastruktur dan pengawasan, selain uang tunai, barang-barang kebutuhan pokok juga digunakan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat.
Baca juga: Komnas HAM Serukan Netralitas ASN, TNI, dan Polri di Tengah Situasi Prapilkada yang Masih KondusifIni menggambarkan betapa luasnya jangkauan praktik politik uang, bahkan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Di Sulawesi Selatan, laporan dari Luwu Timur mengungkapkan penemuan amplop berisi uang yang akan dibagikan kepada pemilih pada dini hari sebelum pencoblosan.
