Warta Ekonomi, Jakarta –
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meluncurkan OECD Economic Survey of Indonesia 2024 (Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024). Survei tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang mendalam melalui dialog kebijakan antara OECD dengan para pembuat kebijakan senior dari negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia, yang mencakup aspek makroekonomi, tenaga kerja, sosial, investasi, perdagangan, lingkungan hidup, dan isu kebijakan lainnya.
Peluncuran survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 dilakukan Sri Mulyani dengan didampingi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD), Mathias Cormann.
Baca Juga: Industri Migas Tarik Investasi Rp111,12 Triliun dari Lawatan Prabowo ke Inggris
Dalam sambutan kuncinya Menkeu menegaskan bahwa Hasil Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 ini menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan daya tahan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati serta upaya berkelanjutan dalam melakukan reformasi struktural. Sejalan dengan itu, Indonesia memiliki keinginan kuat untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi.
“Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi, lebih inklusif, dan tentu saja memperkuat struktur ekonomi kami. Beberapa kebijakan yang diadopsi akan terus diperkuat termasuk, dalam hal ini, memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi industri, baik yang terkait dengan kekuatan mineral strategis seperti tembaga dan nikel, maupun di sektor lain seperti hasil pertanian yang menjadi prioritas Presiden.” ujar Menkeu, dikutip dari siaran pers Kemenkeu, Rabu (27/11).
Untuk diketahui, survei ini mengkaji perkembangan terkini atas perekonomian Indonesia, termasuk dampak yang dihadapi akibat pandemi, dinamika inflasi dan peranan dalam global value chain, keberlanjutan reformasi kebijakan struktural, serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 mencakup dua agenda tematik tentang Digitalisasi dan Transisi Hijau. Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 terbagi kedalam empat bab yang membahas: 1) kebijakan makroekonomi; 2) konvergensi sosial-ekonomi; 3) digitalisasi; dan 4) transisi hijau.
OECD mendukung upaya Indonesia dalam rangka membangun ketahanan pangan, energi, air, penguatan sumber daya manusia, serta percepatan transisi hijau, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dukungan OECD diharapkan dapat memperkuat implementasi program-program pemerintah guna meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika global.
Dalam laporannya, OECD menyampaikan bahwa pertumbuhan Indonesia telah pulih kembali pasca pandemi walaupun masih harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5.2% (yoy). Selain itu, Indonesia juga dinilai telah dapat menekan inflasi yang pada tahun 2022 mencapai 6% hingga mencapai 1,7% pada Oktober 2024.
Sementara itu, Sekjen OECD, Mathias Cormann menyampaikan bahwa Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 ini dilakukan seiring dengan kemajuan proses aksesi Indonesia ke OECD. Aksesi merupakan perjalanan transformasi yang positif baik bagi Indonesia maupun OECD. “Proses ini akan memperkuat kemitraan yang telah lama terjalin, yang semakin luas, mendalam, dan kokoh, serta akan mendukung Indonesia dalam memperkuat agenda reformasi strukturalnya secara komprehensif,” jelas Cormann.
OECD menyampaikan bahwa pendapatan per kapita meningkat tiga kali lipat selama 25 tahun terakhir, dan kemiskinan ekstrem telah menurun. Kebijakan Pemerintah untuk memperluas akses terhadap pendidikan dasar membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja, disamping penguatan kebijakan pendidikan kejuruan dapat meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan pekerja dengan lebih baik untuk memasuki industri modern. Selain itu, peluang kerja bagi perempuan juga telah meningkat sehingga mengurangi kesenjangan gender dalam angkatan kerja.
Sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong investasi di bidang ekonomi digital, Survei ini menggarisbawahi peran ekonomi digital Indonesia sebagai pendorong utama pertumbuhan dan inklusivitas. E-commerce di Indonesia telah tumbuh pesat, termasuk pengembangan ekosistem digital dengan peningkatan jumlah perusahaan startup. E-government dinyatakan berkembang pesat dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan mengurangi biaya operasional. “Sebagai negara kepulauan yang besar, pengembangan infrastruktur fisik dan aksesibilitas teknologi digital serta konektivitas menjadi salah satu tantangan utama. Oleh karena itu, kami terus berinvestasi di bidang tersebut,” jelas Menkeu.
Adapun sehubungan dengan transisi hijau, kebijakan Indonesia dalam upaya pensiun dini atas sejumlah PLTU, dan meningkatkan investasi pembangkit energi berkelanjutan, telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pihak yang proaktif dalam aksi pengendalian iklim global, serta guna mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. “Dalam transisi hijau, kami menempatkannya sebagai salah satu prioritas, sebagaimana disebutkan dalam KTT Pemimpin G20. Kami tetap berkomitmen pada transisi hijau di Indonesia, khususnya dalam memilih lebih banyak energi terbarukan,” ungkap Menkeu.
OECD adalah organisasi kerja sama antar pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun belum menjadi anggota, Indonesia telah menjadi mitra utama OECD sejak tahun 2007 dan telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan Framework of Cooperation Agreement (FCA) OECD-Indonesia pada tahun 2012. Kerja sama Indonesia dan OECD telah memberikan beberapa manfaat bagi kedua belah pihak melalui beberapa program seperti peningkatan kapasitas dan bantuan teknis dalam mendukung pengembangan kebijakan, serta beberapa publikasi dan survei.
Pelaksanaan Survei Ekonomi 2024 ini merupakan bagian dari program kerja sama Indonesia-OECD Joint Work Programme (JWP) 2022-2025, dimana Survei Ekonomi ini telah dilaksanakan secara periodik sebanyak 7 (tujuh) kali dalam periode tahun 2008 s.d. 2021.
Bagi Indonesia yang kini tengah menjalani proses aksesi untuk menjadi anggota OECD, Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 diharapkan dapat menyoroti sisi positif dalam menarik investor ke Indonesia. Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 juga diharapkan dapat menunjukan berbagai upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian, melindungi masyarakat rentan, dan mempertahankan keberlanjutan fiskal di tengah dinamika dan volatilitas perekonomian global serta tantangan perubahan iklim. Selain itu, rekomendasi dari OECD dapat digunakan dalam upaya mencapai tujuan nasional yang bermanfaat bagi masyarakat.
Acara peluncuran ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses aksesi Indonesia sebagai anggota OECD, serta perwakilan dari Kedutaan Besar negara sahabat, dan mitra kerja internasional.
