Suara.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Muti mengatakan salah satu agenda yang akan dibahas di Istana adalah perihal gaji guru.
“Iya gaji guru juga iya. Iya (dibahas),” kata Mu’ti di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Selain mengenai gaji guru, hal lain yang akan dibahas Mu’ti bersama Prabowo adalah perihal jalur zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dijanjikan bakal diumumkan pada Februari 2025.
“Nanti akan kami (sampaikan),” kata Mu’ti.
Baca Juga: Gibran Minta PPDB Online Zonasi Dihapus, Apa Gantinya?
Kedatangan Mu’ti ke Istana Kepresidenan Jakarta sekaligus untuk mengundang kepala negara membuka puncak peringatan Hari Guru pada 28 November 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur.
Menanti Nasib Zonasi
Persoalan keberlanjutan jalur zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dijanjikan bakal diumumkan pada Februari 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti usai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta pada Senin (25/11/2024).
“Sekarang masih dalam proses pengkajian. Mudah-mudahan pada bulan Februari sudah bisa kami umumkan, sehingga pada tahun ajaran baru 2025-2026 nanti keputusan tersebut dapat kami terapkan,” katanya mengutip Antara.
Baca Juga: Wapres Minta Sistem Zonasi Dihapuskan, Apa Tanggapan Masyarakat?
Selain itu, ia mengemukakan bahwa sampai kini, masih belum memutuskan akan melanjutkan PPDB sistem zonasi dengan skema yang sudah berjalan, menghapuskan sama sekali, atau melanjutkan dengan beberapa revisi berdasarkan hasil kajian.
Lebih lanjut, ia menambahkan, pihaknya sudah tiga kali melakukan kajian untuk mendengarkan masukan terkait sistem penerimaan peserta didik baru tersebut.
Pertama, dengan mengundang kepala dinas pendidikan dari Seluruh Indonesia. Kemudian mengundang para pakar untuk ikut memberikan masukan. Ketiga meminta masukan dari organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan maupun organisasi profesi.
Sebelumnya diberitakan, mayoritas guru rupanya setuju Ujian Nasional (UN) dihapus dan sistem zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tetap dipertahankan. Hal itu terungkap dalam survei yang dilakukan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dengan responden guru.
