FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan tidak ada pergeseran dalam kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara.
“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” tegas Sugiono dalam keterangan persnya, dikutip dari Youtube Setkab RI, Rabu (4/12/2024).
Menlu menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam menyikapi isu-isu di kawasan tersebut. Langkah-langkah kolaborasi, menurut Menlu sedang dijajaki bersama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.
“Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai claim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” jelasnya.
Selanjutnya, Menlu menyampaikan bahwa dalam keterangan tertulis yang telah dirilis, kedua negara sepakat untuk membentuk komite bersama guna mendiskusikan rincian kerja sama. Menurutnya, hal tersebut termasuk lokasi geografis serta hukum yang relevan di masing-masing negara.
“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tegas Menlu Sugiono.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi agenda perdana sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi kawasan Timur.
“Presiden disambut dengan sangat baik, bahkan di hari yang mungkin tidak biasa Presiden RRT menyambut tamu,” ujar Hasan.
Selain Tiongkok, Presiden juga melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara tanpa memihak blok pertahanan tertentu.
“Presiden diberikan equal access kepada negara mana pun, jadi termasuk juga kepada investasi-investasi maupun investor dari Amerika Serikat,” tambahnya.
Saat bertemu Perdana Menteri India, Presiden menerima undangan untuk menghadiri Hari Nasional India pada 26 Januari 2025. Bahkan, Indonesia diundang untuk mengirim kontingen TNI dalam defile Hari Nasional tersebut.
“Presiden berencana mengirimkan TNI juga untuk berpartisipasi dalam defile pada Hari Nasional India nanti,” ungkap Hasan. (Pram/fajar)
