Komisi X DPR Dorong Percepatan Perbaikan Infrastruktur Sekolah di Daerah Tertinggal

Komisi X DPR Dorong Percepatan Perbaikan Infrastruktur Sekolah di Daerah Tertinggal

10 December 2024, 4:28

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyerukan pemerintah agar segera memperbaiki infrastruktur sekolah yang masih belum layak untuk kegiatan belajar mengajar, khususnya di daerah tertinggal. Ia menegaskan, alokasi anggaran pendidikan harus difokuskan pada pemerataan infrastruktur demi mendukung kualitas pendidikan nasional.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk membangun infrastruktur yang layak di daerah-daerah tertinggal. Tidak ada alasan untuk menunda hal ini,” kata Esti dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (9/12).

Kondisi Sekolah di NTT Jadi Sorotan

Pernyataan ini disampaikan Esti usai kunjungan kerja resesnya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana ia mendapati sejumlah sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Salah satu contohnya adalah SMP Negeri 7 Kupang Tengah yang masih menggunakan bangunan darurat.

“Bayangkan, sekolah ini dibangun pada 2016 tetapi atapnya masih dari daun rotan, dindingnya dari pelepah, dan sebagian besar aktivitas belajar mengajar dilakukan di bangunan SD yang dipinjam. Ini menunjukkan ketidakadilan dalam pemerataan pendidikan,” jelasnya.

Ia menilai pemerintah harus memperbaiki sistem alokasi anggaran pendidikan agar prioritasnya lebih jelas, terutama untuk wilayah-wilayah yang tertinggal seperti NTT.

Dana Rp17,15 Triliun untuk Rehabilitasi Sekolah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp17,15 triliun pada 2025 untuk rehabilitasi 10.440 sekolah negeri maupun swasta. Dana tersebut, menurutnya, akan disalurkan langsung ke sekolah melalui skema transfer tunai untuk mendukung pendekatan swakelola.

“Untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, pada tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp17,15 triliun untuk rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta,” ujar Prabowo pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional, Kamis (28/11).

Skema swakelola ini bertujuan agar sekolah dapat menggunakan anggaran tersebut secara efisien dengan memberdayakan tenaga kerja lokal dan bahan bangunan dari wilayah setempat.

Pendidikan sebagai Prioritas Nyata

Esti berharap rencana ini segera dieksekusi tanpa penundaan agar generasi muda di daerah tertinggal, seperti NTT, tidak terus menjadi korban ketidakadilan.

“Pendidikan harus menjadi prioritas nyata, bukan hanya janji politik. Generasi muda kita di NTT dan daerah tertinggal lainnya tidak boleh terus-menerus menjadi korban ketidakadilan,” tegasnya.

Upaya percepatan perbaikan infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan bagi semua anak bangsa. (*)

Tokoh

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi