Mulai dari Caketum hingga Jadwal Muktamar

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar X pada 2025 untuk memilih ketua umum baru dan menyusun struktur kepengurusan partai. Persiapan muktamar telah dimulai dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dilangsungkan di Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.
Namun, perbedaan pandangan mengenai waktu pelaksanaan hingga calon ketua umum yang layak untuk menakhodai PPP muncul di antara elit partai berlambang Ka’bah itu.
Usulan jadwal muktamar dipercepat
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengusulkan agar Muktamar X digelar setelah Idul Fitri 1446 Hijriah, yakni medio April atau Mei 2025.
“Itu tadi wacana yang diusulkan, tetapi nanti hasil dari keputusan mukernas ini akan kita rapatkan di DPP. Kemudian, nanti DPP akan menggelar rapat harian untuk menentukan tanggal dan tempat itu,” ujar Mardiono setelah Mukernas II PPP di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
Di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy meminta muktamar dipercepat menjadi Januari atau Februari 2025. Menurutnya, para pimpinan majelis telah menyerukan percepatan ini sejak beberapa bulan lalu.
Baca juga: Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP

“Terakhir, surat para pimpinan majelis pada Oktober 2024 meminta agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini,” kata Rommy.
Peluang Ketua Umum dari Eksternal
Rommy menilai kepemimpinan PPP saat ini tidak sehat karena posisi ketua umum terlalu lama dipegang oleh Plt. Atas dasar itu, kader harus segera memilih ketua umum definitif yang baru.
Dia pun mengungkapkan, ada empat nama kandidat ketua umum telah muncul. Sebanyak dua orang di antaranya berasal internal partai, yakni Sandiaga Uno dan Taj Yasin.
Selain itu, ada dua bakal calon dari eksternal partai, yaitu Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
“Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” ujar Rommy di Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Rommy menekankan, perubahan AD/ART PPP dimungkinkan untuk membuka ruang bagi figur eksternal dalam proses pemilihan.
ANTARA/Khaerul Izan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy memberi keterangan kepada media di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.
Namun, Mardiono menegaskan bahwa ketua umum PPP haruslah kader partai. Ia menilai wacana ketua umum dari luar partai tidak rasional.
“Kan juga tidak mungkin ya, kalau orang yang belum tahu tentang PPP, tetapi akan memimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak?” ujarnya.
Mardiono juga mengingatkan bahwa AD/ART PPP saat ini mengatur hanya kader yang pernah menjabat satu tingkat di bawah ketua umum yang dapat mencalonkan diri.
Potensi perubahan AD/ART terbuka
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi menyatakan bahwa AD/ART memang masih bisa diubah dalam forum muktamar, jika disepakati oleh peserta. Ia menegaskan perubahan itu bergantung pada aspirasi muktamirin.