Hasto Jadi Tersangka, PDI-P Disarankan Solidkan Barisan agar Tak “Diobok-Obok”

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyebut PDI-P saat ini harus merapatkan barisan usai Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Adi, langkah ini perlu ditempuh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, untuk memitigasi upaya pihak eksternal mengacak-acak partai banteng tersebut.
“Mesti solidkan barisan supaya PDI-P tetap kokoh dari upaya obok-obok pihak manapun,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/12/2024).
Adi menyebutkan, kasus hukum yang menjerat Hasto itu berdampak pada persepsi negatif terhadap PDI-P, kendati perbuatan Hasto hanya suap menyuap dan bukan korupsi yang merugikan negara.
Baca juga: Hasto Kristiyanto Tersangka KPK, PDI-P: Kasus Ini seperti Teror
“Elite manapun yang berurusan dengan pasti citranya tak baik,” kata dia.

Meski demikian, menurut Adi, PDI-P merupakan partai yang dikenal militan dan solid dalam menghadapi ancaman dari pihak eksternal.
Adi juga memandang penetapan Hasto sebagai tersangka tidak akan menjadi momentum bagi pihak luar, seperti mantan kadernya sendiri, Joko Widodo (Jokowi), untuk menempatkan orang-orangnya di partai tersebut.
“Sulit bagi PDI-P diintervensi pihak luar,” ujar Adi.
“Di PDI-P tak mungkin ada yang berani menampakkan dirinya dekat dengan Jokowi,” imbuh dia.
Baca juga: Hasto Jadi Tersangka, PDI-P Singgung Pernyataan Megawati soal Partainya Akan Diacak-acak
Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.
Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.
Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.
Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.
“Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).
Baca juga: PDI-P Duga KPK Tuduh Hasto Rintangi Penyidikan untuk Tutupi Motif Politik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.