Pemerintah Upayakan Tekan Ongkos Haji 2025 Supaya Terjangkau

Pemerintah Upayakan Tekan Ongkos Haji 2025 Supaya Terjangkau

27 December 2024, 20:16

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berkomitmen menekan biaya haji 2025 supaya lebih terjangkau oleh masyarakat tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan ibadah haji.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, efisiensi biaya haji juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi dan nilai tukar mata uang.
Selain itu, langkah pembersihan terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan haji sebelumnya juga menjadi bagian dari strategi menekan biaya.
“Yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah, dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka dari itu, melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga,” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/12/2024), seperti dikutip dari Antara.
Baca juga: Seleksi Calon Jemaah Haji Capai 80 Persen, Rampung Awal Januari 2025

Wakil Menteri Agama H.R. Muhammad Syafii menjelaskan, Presiden melihat adanya peluang efisiensi pada beberapa komponen biaya haji. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menurunkan biaya.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Agama, intinya Presiden kita Pak Haji Prabowo Subianto ingin agar haji tahun ini lebih berkualitas. Tapi, pada saat yang sama beliau juga melihat banyak biaya yang bisa dirasionalisasi, sehingga kualitasnya makin baik, tapi harganya makin murah,” ujar Syafii.
Ia memastikan penurunan biaya haji hampir dapat dipastikan, meskipun besaran penurunannya masih menunggu keputusan panitia kerja (Panja) DPR.
Baca juga: Pemerintah Bahas Kemungkinan Waktu Ibadah Haji 2025 Lebih Pendek dari Sebelumnya
“Tanggal 30-an Desember rapat pembentukan panja. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa ongkos haji. Tapi, hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu enggak bisa disebut sekarang, karena harus ada kesepakatan di panja,” kata Syafii.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi