FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto turut memberikan komentarnya mengenai penetapan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Dikatakan Prof Henri, cawe-cawe Jokowi terhadap hukum sudah terendus sejak mantan ketua KPK Agus Raharjo membuka pengalaman pribadinya diintervensi.
“Saat menangani kasus E KTP, hingga kemudian pengakuan Agus tidak pernah jadi laporan adanya fitnah atau pencemaran nama baik,” ujar Prof Henri memulai ceritanya @henrysubiakto (27/12/2024).
Karena tidak ada bantahan dari Jokowi mengenai hal tersebut, Prof Henri mengatakan bahwa ayah Wakil presiden Gibran Rakabuming itu memang terlibat cawe-cawe.
“Kesan Jokowi hobi cawe-cawe tehadap hukum jadi sangat kuat melekat,” tukasnya.
Lanjut Prof Henri, belakangan Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekjen PDIP juga bicara ke publik, dulu sempat ada kriminalisasi terhadap Anies Baswedan atas perintah Jokowi.
“Nampaknya amunisi menyerang Jokowi sudah mulai ditembakkan. Tak hanya itu, PDIP kemudian bahkan memecat mantan presiden ketujuh tersebut dari keanggotaan partai,” sebutnya.
Diakui Prof Henri, pemecatan yang dilakukan PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya bisa diartikan menyakitkan sebab dibalas melalui penetapan tersangka Hasto.
“Tentu apa yang dilakukan PDIP itu dimaknai sangat menyakitkan Jokowi. Kemudian balasannya sekarang Hasto ditersangkakan KPK,” ucapnya.
Berangkat dari perang dingin antara Jokowi dan PDIP, kasus Harun Masiku sejak tahun 2019 buron setelah diduga karena terlibat menyuap komisioner KPU, diangkat kembali.
“Hingga menyeret Sekjen PDIP sebagai tersangka pelaku obstraction of justice, menghalang halangi penegakkan hukum,” ungkapnya.
Prof Henri menuturkan bahwa kasus hukum tersebut sangat kental dengan nuansa politik. Pada saat PDIP masih jadi bagian dari lingkar kekuasaan, kasus Harun Masiku seperti gelap tak berkembang.
“Tapi kemudian saat PDIP berseteru dengan Jokowi, kasus Harun Masiku dibuka kembali dan Hasto langsung jadi tersangka KPK,” timpalnya.
Tidak lama setelahnya, ramai asumsi publik bahwa hukum di Indonesia telah dijadikan sebagai alat politik. Penegakkan hukum diwarnai oleh kepentingan politik penguasa.
“Tentu itu terkait bukan hanya karena KPK tak lagi sebagai lembaga independen dan sudah menjadi bagian dari eksekutif, tapi publik juga tahu bahwa ketua KPK yang baru, Komjen Pol Setyo Budiyanto adalah anak buah Kapolri, Jenderal Listyo Sigit yang juga merupakan pejabat pilihan pak Jokowi,” terangnya.
Blak-blakan, Prof Henri menjelaskan bahwa saat ini yang dilihat publik adalah perseteruan terbuka antara PDIP melawan Jokowi.
“Dua Kekuatan politik yang dulunya bersatu sekarang berlawanan. Mereka saling membuka kelemahan dan aib masing-masing,” imbuhnya.
“Banyak hal yang awalnya publik tidak tahu, ada konspirasi yg tersembunyi di antara mereka, sekarang publik bisa menjadi tahu karena dibuka sendiri oleh pelakunya,” sambung dia.
Kata Prof Henri, konflik PDIP melawan Jokowi sangat menguntungkan publik, terutama mereka yg tidak menyukai PDIP maupun Jokowi.
Alasannya, karena kedua kekuatan tersebut saat berseteru bisa saling menghancurkan dan beresiko buruk pada mereka sendiri dalam jangka panjang.
“Ada kemungkinan PDIP akan membongkar kasus-kasus korupsi yang mereka ketahui, bahkan termasuk yang selama ini dirahasiakan terkait dinasti politik Jokowi dan latar belakang mereka,” jelasnya.
Termasuk, kata Prof Henri, legalitas pendidikan Jokowi dan Gibran yang selama ini sudah jadi kontroversi, bahkan ijazah Jokowi sempat dimasalahkan hingga ke pengadilan.
“Begitu pula Jokowi dan pendukungnya juga tentu akan melakukan serangan-serangan balik pada tokoh2 PDIP lewat kasus-kasus hukum,” bebernya.
Dituturkan Prof Henri, selain melihat perseteruan terbuka, publik hug menyaksikan drama pertengkaran kebusukan dari keduanya.
“Biarlah itu jadi pelajaran bagi rakyat yang selama ini sering dibohongi, sekarang harus terus belajar agar tidak dibodohi oleh politisi yang makin jauh dari etika moralitas saat dinastinya ingin mengangkangi kekuasaan,” tandasnya.
Prof Henri bilang, bagi para elite saat bermain keras, maka secara perlahan aib-aib mereka akan terbuka secara terang di hadapan publik.
“Becik ketitik olo ketoro. Wong cluthak podo galak, wadine podo kebukak. Orang-orang bermasalah saat bermain keras, aibnya jadi terbuka. Lalu bagaimana nanti akhirnya? Kita lihat saja drama gelap perilaku politisi kita yang jauh dari etika,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
