Soroti Pernyataan Hasto, Pasbata Jokowi Sebut PDIP Tak Konsisten dalam Menjaga Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta – Sekjen Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Budianto memberikan tanggapan terhadap pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam video ang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Hasto menyinggung sosok yang berambisi menjadi presiden tiga periode.
Besar dugaan sosok yang dimaksud Hasto adalah Presiden RI ketujuh, Joko Widodo atau Jokowi.

Budianto menilai PDIP menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menjaga demokrasi. Pasalnya klaim tersebut bertentangan dengan tindakan politik PDIP sebelumnya, yakni PDIP pernah terlibat dalam mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

“Jika PDIP benar-benar berkomitmen pada demokrasi, mereka seharusnya lebih konsisten dalam menentang segala bentuk upaya yang dapat merusak sistem pemerintahan yang ada,” ungkap Budianto dalam keterangannya, Minggu (29/12/2024).
“Mendukung perubahan konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden adalah langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” imbuh dia.
Menurutnya, meskipun Hasto menyatakan komitmen partainya dalam mempertahankan demokrasi, kenyataannya partai ini seringkali terkesan mendukung ambisi kekuasaan tertentu, yang berpotensi merusak stabilitas politik dan konstitusional Indonesia.
Budianto juga menyoroti sikap Hasto yang mengkritik ambisi kekuasaan yang berlebihan, namun pada saat yang sama, dirinya dan beberapa tokoh PDIP lainnya tengah menghadapi proses hukum yang serius.
Hasto, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dianggap tidak konsisten dalam berbicara tentang ambisi kekuasaan, mengingat dirinya sendiri tengah berhadapan dengan masalah hukum yang terkait dengan dugaan korupsi.
“Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh partai tersebut,” ungkap Budianto.
“Pernyataan Hasto tentang ‘intimidasi’ dan ‘ambisi kekuasaan’ justru terkesan sebagai usaha untuk mengalihkan perhatian dari masalah internal PDIP,” jelasnya.