Terkini – Maraknya pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal kembali menjadi sorotan. Pemerhati isu ketenagakerjaan Siprianus Edi Hardum mengingatkan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding untuk menjalankan perannya sebagai pelindung PMI dan tidak tergelincir menjadi “menteri pedagang manusia.”
Menurut Edi, praktik pengiriman PMI ilegal kerap melibatkan oknum dari berbagai pihak, termasuk perusahaan pengiriman PMI atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), aparat kepolisian, serta individu-individu dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.
Baca juga: Duh, Situs Esek-esek Pornhub Digugat 34 Wanita Terkait Pelecehan Seksual“Praktik ini telah berlangsung lama, dan para pelaku tetap orang serta perusahaan yang sama,” ungkap Edi.
Ia menegaskan bahwa Abdul Kadir Karding harus mampu menjaga jarak dari kepentingan perusahaan nakal tersebut.
Desmigratif yang Tidak Berbuah Hasil
Sejak tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bersama sejumlah kementerian lain telah meluncurkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk mengatasi pengiriman PMI ilegal.
Namun, hingga kini, hasil nyata dari program tersebut masih sulit dilihat.
“Pengiriman PMI ilegal justru semakin marak, sementara Desmigratif tidak memberikan dampak signifikan,” kritik Edi, yang juga seorang advokat di Kantor Hukum “Edi Hardum and Partners.”
Edi menilai, tanpa langkah konkret dari Karding, BP2MI berisiko kehilangan kredibilitasnya sebagai lembaga pelindung PMI. Ia menekankan pentingnya program yang benar-benar efektif untuk menghentikan pengiriman ilegal sekaligus memberantas pihak-pihak yang terlibat dalam rantai ilegal ini.
Peringatan untuk Tidak Terkoptasi
