Dua kepengurusan HNSI di pusat tersebut, di antaranya pimpinan Herman Herry dan pimpinan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Purn Soemarjono. “Para pengurus pengurus pusat sibuk dalam merebut jabatan, anggota juga bingung dengan dengan kepengurusan ganda di pusat saat ini,” kata Aktivis Nelayan HNSI Andy Willkam Sinaga dalam keterangannya, Sabtu 19 Januari 2024.
Andy mencontohkan nelayan Muara Baru dan Muara Gembong Bekasi yang dirasa tidak pernah lagi diadvokasi hak-hak normatifnya. Seperti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan anggota HNSI.Andy yang juga Ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP HNSI menambahkan, belum lagi banyak persoalan tentang nelayan di Indonesia yang harus diselesaikan organisasi. Di mana nelayan Indonesia menghadapi berbagai persoalan, di antaranya penangkapan ikan ilegal nelayan asing, seperti dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.Kemudian, lanjutnya, masih adanya kebijakan yang tidak merata sehingga memarginalkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Teranyar, masih kata Andy, peran HNSI untuk ikut serta dalam program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, ikan sebagai makanan yang bergizi yang bisa menjadi menu MBG, membutuhkan kepemimpinan HNSI yang kuat dan kredibel dengan kepemimpinan tunggal.”Kami meminta agar dualisme kepengurusan di HNSI ini segera diakhiri, dan pemerintah dalam hal ini Menteri KKP sebagai bapak angkat nelayan perlu turun tangan untuk mendamaikan kepengurusan HNSI Pusat,” tandasnya.
