loading…Ketua Forum Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menyatakan bahwa pencabutan pagar laut oleh TNI AL atas perintah Presiden Prabowo Subianto. FOTO/IST
TANGERANG – Ketua Forum Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tidak buru-buru dicabut. Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tidak berdasar dan mencederai semangat pengabdian TNI AL yang selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut dan masyarakat nelayan.”Tindakan TNI AL bersama masyarakat nelayan dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso kepada wartawan, Minggu (19/1/2025).Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak masyarakat nelayan. “Mereka (TNI AL) hanya menjalankan tugas negara, bukan bertindak sembarangan,” ujar Sony.Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara di laut, menggelar operasi militer untuk menghadapi ancaman, serta melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian dan penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan aktif dalam patroli keamanan laut guna mencegah berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, dan terorisme.”Pembongkaran pagar laut di Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL dalam melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang dilakukan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden dan menjadi wujud pengamalan tugas mereka untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.Sony mengkritik keras Menteri Trenggono yang dianggap tidak memahami tugas dan fungsi TNI AL serta membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana dan memahami posisi serta tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya akan memicu polemik dan melemahkan sinergi antarlembaga negara, katanya.Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan yang dinilai sering mengeluarkan pernyataan kontroversial dan membuat gaduh.
