Terkini – Pembangunan pagar laut sepanjang 30 kilometer di kawasan pantai Tangerang, Banten, menjadi salah satu proyek yang memicu pro dan kontra. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memaparkan bahwa tujuan dari pemagaran tersebut adalah untuk menciptakan “reklamasi alami.”
Namun, klaim tersebut justru menimbulkan sejumlah pertanyaan mendalam terkait legalitas, dampak lingkungan, serta implikasi politik yang tersembunyi di balik proyek besar ini.
Baca juga: Harapan Diaspora Indonesia untuk Pemerintahan Presiden PrabowoPemagaran sebagai Reklamasi Alam: Benarkah?
Menurut Trenggono, tujuan utama dari pembangunan pagar laut adalah untuk mempercepat proses sedimentasi di sepanjang pantai, sehingga tanah yang tadinya terendam laut akan terangkat perlahan, seiring dengan kedalaman laut yang semakin dangkal.
“Proses pemagaran ini dimaksudkan agar tanahnya nanti akan naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan, sedimentasinya ketahan,” jelas Trenggono.
Baca juga: Rocky Gerung Prediksi Prabowo Akan Keluar Negeri Cari Utang, Buat Nambal Kebocoran APBN Rp800 TriliunIa menambahkan, proses ini mirip dengan reklamasi alami yang bisa mengubah 30 ribu hektare lahan menjadi daratan baru.
Namun, apakah klaim ini sepenuhnya dapat diterima sebagai suatu hal yang positif? Terlepas dari manfaat ekologis yang dijanjikan, risikonya tetap ada. Pemagaran laut yang dilakukan dengan cara yang cepat dan tidak terencana dengan matang bisa berpotensi merusak ekosistem pesisir.
Selain itu, keberadaan sertifikat untuk wilayah laut yang disebut ilegal oleh Trenggono memunculkan tanda tanya besar: Apakah ini merupakan langkah yang sah secara hukum atau justru bertentangan dengan regulasi yang ada?
Baca juga: Rocky Gerung Kritik Program Naturalisasi Timnas Indonesia, Sebut Penipuan SensasiPresiden Prabowo dan Instruksi Pembongkaran
Sebelum proyek ini menuai kontroversi lebih lanjut, laporan intelijen dan gelombang protes dari berbagai pihak sudah sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada 20 Januari, Trenggono melaporkan kepada Presiden bahwa dampak dari proyek pemagaran tersebut bisa menciptakan lahan baru dalam jumlah yang sangat besar.
