Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana akan menyelenggarakan orientasi kepemimpinan bagi Kepala Daerah baru pasca pelantikan. Orientasi kepemimpinan kepala daerah dalam bentuk retret akan dijadikan media untuk memperkuat kesepahaman (mutual understanding) tentang program program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.Lebih jauh retret akan dijadikan sebagai piranti membangun komunikasi yang efektif dan sinergitas vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan program Astacita. Retret pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga dalam kerangka membangun soliditas pusat dan daerah yang berbasis kesatuan program kerja.Namun pertanyaannya apakah retret yang menghadirkan seluruh kepala daerah (gubernur dan wali Kota/bupati) efektif dalam mengkristalisasikan kebersamaan dalam merealisasikan program unggulan pemerintah pusat –minimal sinkroninasi rencana program Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pemerintah pusat dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen penuangan visi misi kepala daerah terpilih?Belajar dari retret para menteri dan wakil menteri yang dilaksanakan pada awal pemerintahan Prabowo-Gibran di Akmil Magelang, hasilnya tidak sesuai harapan. Mengingat setelah retret banyak kontroversi dari pernyataan dan sikap beberapa menteri dan wakil menteri atau utusan khusus yang memicu sinisme dan kritisisme publik. Yang justru menggambarikan retret tidak memberikan output terkait pemahaman arah kebijakan presiden.Menteri Desa PDTT Yandri Susanto pasca retret justru “blunder” dengan menggunakan legitimasi kementerian untuk urusan pribadi yang sesungguhnya juga bisa dipandang sebagai bentuk konsolidasi politik elektoral pilkada. Menteri Hukum Natalius Piagai belum bekerja sudah ancang-ancang meminta anggaran Rp 20 triliun dengan kalkulasi program kerja yang imajinatif. Utusan Khusus Presiden dalam bidang toleransi keagamaan Miftah Maulana blunder melakukan “penistaan” terhadap profil pekerjaan kaum marjinal yakni penjual es teh. Menteri Komdigi memilih staf khusus yang dalam status bermasalah secara hukum.Demikian beberapa menteri juga menuai kritik publik atas sikap dan tindakannya. Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait bermasalah saat enggan memasang gambar wapres di kantornya dengan dalih satu komando pada perintah Presiden. Hasil retret di Akmil tidak menunjukkan realitas bahwa kabinet persatuan tidak memahami visi-misi presiden Prabowo.Membangun Kepercayaan Kolektif Retret sebenarnya boleh dipahami sebagai bentuk kegiatan membangun kepercayaan kolektif (collective trust), sarana menjelaskan arah program dan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo, dan menjadi instrumen meletakkan beban target kerja yang terukur dan ilmiah. Retret bukan sekadar penyampaikan pengetahuan tentang kepemimpinan, program pembangunan, pengetahuan tentang ekonomi-iptek-politik global dan sebagainya. Retret adalah upaya menciptakan kepercayaan yang berakar antara pemimpin dengan para pembantunya.Lantas bagaimana tentang signifikansi retret kepala daerah? Retret kepala daerah diletakkan dalam kerangka tiga hal penting; pertama, sebagai ajang konsolidasi politik antara pemerintah pusat dan daerah agar dalam satu pemahaman gerak pelaksanaan program pembangunan dan program prioritas nasional. Secara realitas politik banyak kepala daerah terpilih yang bukan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, koalisi parpol pendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 sehingga membutuhkan komunikasi yang egalitarian dan menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan bagian pemerintahan dalam bingkai NKRI.Kedua, retret kepala daerah sebagai alat politik bagi pemerintah pusat (presiden) untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program unggulan seperti program Makan Bergizi Gratis dan berbagai program yang masuk dalam visi Astacita. Agar ada satu kesatuan kebijakan dan tindakan bersama.Ketiga, retret adalah wujud apresiasi awal pemerintah pusat atas peluang peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan program pembangunan yang sejalan dengan program strategis nasional. Pemerintah pusat bukan asal menegaskan hegemoni posisi namun merangkul peran dan fungsi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas lainnya. Skema program yang masuk dalam kategori urusan wajib dan urusan pilihan yang dijalankan pemerintah daerah tetap dalam bingkai program yang mendukung Astacita.Keempat, retret akan fungsional jika pemerintah pusat (presiden) memberi penegasan kebijakan anti korupsi pada para kepala daerah terpilih dan sekaligus efisiensi pengelolaan APBD yang komponen utamanya masih bergantung pada transfer fiskal pusat baik Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana bagi hasil pajak dan migas.Menyamakan PersepsiRetret kepala daerah bersama presiden dan jajaran menteri terkait penting untuk menyamakan persepsi dalam hal arah program strategis, program unggulan, dan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persamaan persepsi penting agar mengeliminasi lahirnya ketidakpercayaan kolektif pemerintah daerah yang berujung pada disobediensi pemerintah daerah.Keberhasilan retret sendiri nantinya akan teruji ketika pemerintah daerah (kepala daerah) bersungguh-sungguh dalam mendukung pelaksanaan program nasional dan dalam loyalitas tinggi terhadap kepemimpinan pusat. Retret akan menunjukkan hasil positif jika nantinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam aktivitas program kerja untuk masyarakat.Tidak ada keraguan bagi kepala daerah untuk benar-benar mengoptimalkan tugas yang diamanatkan oleh negara dan perundang-undangan. Kepala daerah berada dalam satu kesatuan pemahaman organik dengan presiden dalam merealisasikan berbagai aktifitas program yang memberikan kemaslahatan bagi publik (masyarakat).Trisno Yulianto Koordinator Kajian Demokrasi Deliberasi
(mmu/mmu)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
