FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memberikan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi.
Seperti diketahui, Dedi sebelumnya menantang seluruh bupati dan wali kota di Jabar untuk tidak menggunakan mobil dinas baru selama masih ada sekolah yang rusak di daerah masing-masing.
Susi menyatakan dukungannya dengan menambahkan bahwa aturan seperti ini harus diiringi dengan sanksi tegas agar efektif.
“Setuju pisan, tapi terapkan dengan sanksi,” ujar Susi di X @susipudjiastuti (26/1/2025).
Berbicara dalam bahasa Sunda, Susi mengungkapkan bahwa jika tidak ada sanksi yang ditekankan, maka pejabat bisa saja tidak mengindahkan arahan tersebut.
“Lamun henteu mah Pak Gub Dedi nyarios tiap dinten oge moal didengekeun (Kalau tidak, Pak Gub Dedi berbicara setiap hari pun tidak akan didengarkan),” terangnya.
Tidak berhenti di situ, Susi menuturkan bahwa seorang pejabat jika sudah menduduki jabatan strategis, acapkali berbuat semaunya.
“Pejabat mah sok sangeunahna sorangan (Pejabat itu biasanya hanya seenaknya sendiri),” tandasnya.
Gubernur Dedi sebelumnya menegaskan bahwa prioritas pemerintah seharusnya adalah kesejahteraan rakyat, termasuk memastikan fasilitas pendidikan yang layak.
Ia bahkan menyatakan bahwa penggunaan mobil dinas baru tidak pantas dilakukan apabila masih banyak fasilitas publik, seperti sekolah, yang memerlukan perhatian serius.
“Bupati terpilih dan wali kota (di Jabar), Selasa atau Rabu akan saya kumpulkan untuk buat komitmen, yang berpihak ke rakyat jangan dulu pakai mobil dinas selama sekolah butut keneh (masih jelek),” kata Dedi dalam unggahan akun Instagram pribadinya.
Pernyataan Dedi Mulyadi mendapat sorotan luas, dengan banyak pihak yang mendukung upayanya untuk menegakkan disiplin dan keadilan di kalangan pejabat daerah.
“Tapi nu (yang) masih mau pakai mobil dinas, sok ngomong (silakan bicara) di YouTube saya ayeuna (sekarang), wanieun moal (berani ga),” pungkasnya.
(Muhsin/fajar)
