RADARBANGSA.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan capaian reformasi birokrasi selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Ia menuturkan, tren indeks reformasi birokrasi mengalami kenaikan, termasuk dampaknya pada upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, serta penggunaan produk dalam negeri dan penguatan ekosistem digital pemerintahan Indonesia.
“Hal ini menunjukkan konsistensi upaya pemerintah dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan mampu memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat,” kata MenPAN RB dilansir dari antaranews, Selasa, 15 Oktober 2024.
Ia memaparkan, pada lima tahun terakhir reformasi birokrasi Indonesia telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.
Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness serta naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality.
Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024).
Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.
Lebih lanjut Anas menyampaikan bahwa selama 10 tahun terakhir semakin banyak instansi yang telah menerapkan ‘money follow’ program, program follow result. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mampu mencegah potensi pemborosan APBN/APBD serta mencegah penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Upaya percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital pemerintahan telah dilakukan MenPAN RB dan didukung oleh kementerian/lembaga dengan membentuk Government Technology (GovTech) yang dinamakan INA DIGITAL.
Sementara itu, dalam meningkatkan kemudahan pelayanan untuk masyarakat, pemerintah juga telah menghadirkan sebanyak 280 Mal Pelayanan Publik (MPP) baik fisik maupun digital di seluruh Indonesia. “Sekarang jumlah MPP semakin banyak di luar Jawa, sehingga pelayanan publik ekselen tidak hanya terpusat di Jawa. Artinya konsep Indonesia-sentris tidak hanya terkait infrastruktur fisik, tetapi juga terkait pelayanan publik,” tuturnya.
