FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahean merespons wacana pengganti Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Ia mendukung ide memilih tokoh non-Islam untuk posisi tersebut, namun juga mengusulkan agar jabatan itu dihapus sepenuhnya.
“Memang usulan itu bagus yah, kalau bicaranya itu kan adalah utusan Presiden bidang Toleransi dan Sarana Keagamaan. Saya pikir bagus memilih tokoh yang di luar muslim,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (9/12/2024).
Menurut Ferdinand, memilih tokoh dari agama lain, seperti Kristen, Hindu, atau Buddha, dapat menjadi simbol nyata bahwa semua agama memiliki kedudukan setara di Indonesia.
“Sehingga menunjukkan kita lebih toleran. Prabowo toleran dalam urusan ini. Jadi tokoh-tokoh Kristen mungkin bisa dipilih ke sana. Supaya bisa lebih menunjukkan bahwa kita menempatkan agama yang lain setara,” ucapnya.
Namun, Ferdinand juga mempertanyakan urgensi jabatan utusan khusus itu. Baginya, posisi semacam ini tidak efektif dan hanya membebani anggaran negara.
“Tapi di luar itu bagi saya, lebih baik utusan-utusan khusus itu dihapus. Jabatan itu tidak penting sama sekali. Gak ada gunanya,” tukasnya.
Ferdinand mengatakan bahwa jabatan utusan khusus tidak memiliki manfaat karena menurutnya sudah ada jabatan seperti Kementerian hingga Dirjen.
“Kalau Presiden mau diwakili kan tinggal memerintah Menteri, Dirjen, atau yang di bawahnya. Saya pikir itu cukup, hapuskan semua, kurangilah pengeluaran APBN kita,” sebutnya.
Sebelumnya, Permadi Arya alias Abu Janda turut berkomentar soal Gus Miftah dengan menyerukan evaluasi terhadap jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Toleransi dan Moderasi Beragama.
Ia menilai posisi tersebut seharusnya diisi oleh sosok yang benar-benar kompeten.
“Kasus Gus Miftah ini adalah kesempatan bapak Presiden untuk evaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Mohon diberikan bukan hanya karena jasa di timses pak,” ujar Abu Janda dikutip dari unggahan akun X @orw7 (6/12/2024).
Abu Janda kemudian menyoroti meningkatnya kasus intoleransi di Indonesia, seperti pembubaran ibadah Kristen di beberapa daerah.
“Tapi berikanlah posisi tersebut kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Agar menjadi atensi bapak, intoleransi di negeri ini sudah sangat parah,” cetusnya.
Abu Janda membeberkan peningkatan kasus intoleransi di Indonesia, seperti pembubaran ibadah Kristen di beberapa daerah.
“Sejak bapak jadi Presiden saja, sudah ada tiga kasus pembubaran ibadah kristen. Pembubaran ibadah Minggu di Sidoarjo, hingga penolakan latihan nyanyi natal di Bulukumba,” sebutnya.
ia juga mengusulkan agar posisi utusan khusus toleransi diberikan kepada umat Kristen, mengingat intensitas kasus intoleransi yang menimpa mereka.
“Saya minta pak Prabowo dan Partai Gerindra kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang kristen saja pak. Agar memberikan atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini,” tandasnya.
(Muhsin/fajar)
