M. Isa
| Rabu, 20/11/2024 17:20 WIB
RADARBANGSA.COM – Komisi VII DPR RI melakukan rapat kerja (raker) dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mengusulkan perlunya kolaborasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan sinergi tersebut, tambah Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, anggaran yang terbatas di tingkat pusat dapat dioptimalkan untuk mengembangkan potensi wisata daerah.
“Saya usulkan adanya pendamping desa wisata yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Memang anggarannya kecil, tetapi kami harapkan koordinasi juga dengan kementerian lain untuk memaksimalkan pengelolaan pariwisata daerah,” kata Mbak Nunik-sapaan akrabnya.
Menurut Mbak Nunik, anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2025, sebelum terpisah menjadi dua kementerian, dinilai menjadi tantangan besar bagi pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Penurunan anggaran yang disampaikan Kemenparekraf sebesar 33 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp1,4 triliun. Sementara itu, targetnya cukup besar,” tukasnya.
