FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) mengungkapkan kekecewaannya atas penundaan penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2024 tentang percepatan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik.
Wakil Ketua Umum Perpamsi, Arief Wisnu Cahyono, menyoroti dampak negatif penundaan ini terhadap kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum untuk menyediakan layanan air bersih yang aman dan layak bagi masyarakat.
Program Inpres No. 1 Tahun 2024 awalnya dianggap sebagai solusi untuk mempercepat penyambungan air minum perpipaan, dengan target penambahan 3 juta sambungan rumah (SR) di berbagai daerah perkotaan. Program ini memanfaatkan idle capacity, yaitu kapasitas produksi sistem penyediaan air minum (SPAM) yang belum dimanfaatkan, sebesar 25.500 liter per detik.
“Kami berharap Inpres ini dapat menjadi terobosan, mengingat rendahnya cakupan layanan air minum di Indonesia. Namun, sayangnya, penundaan ini menghambat langkah yang seharusnya memperbaiki kondisi tersebut,” ujar Arief dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Sebab, lanjut Arief, Hingga 2022 capaian akses air minum perpipaan berdasarkan data BPS 2023 sebesar 19,76 persen. Di tingkat ASEAN capaiain ini termasuk terendah dibanding capaian layanan air perpipaan negara tetangga seperti Singapura 100 persen; Malaysia 95 persen; Thailand 71 persen; Philipina 60 persen; Myanmar 27 persen; Kamboja 25 persen.
“Untuk akses sanitasi, hingga tahun 2022 baru mencapai 10,16 persen dari target 15 persen di tahun 2024, yang menempatkan Indonesia pada posisi terendah di negara ASEAN,” sambung Arief yang juga Direktur PDAM Surabaya itu.
BUMD Air Minum pun ikut merasakan dampak negatif dari penundaan tersebut. Beberapa perusahaan telah mengeluarkan biaya besar untuk mempersiapkan survei, rapat koordinasi, dan ekspos media, namun pada akhirnya program tidak berjalan.
“Kami sudah bangga mendapatkan 2.000 SR, tetapi semuanya gagal direalisasikan,” keluh Entis Sutisna, Direktur Utama PT Air Minum Robongholo Nanwani Jayapura.
Senada dengan Entis, M. Zein Mustain, Dirut Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, menambahkan, “Dana Rp16 triliun yang dijanjikan untuk PDAM di seluruh Indonesia tidak pernah ada. Sebaliknya, kami malah diperiksa pajak dan harus membayar.”
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyebutkan bahwa target pemerintah untuk pemasangan sambungan air minum adalah 10 juta SR, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Hingga tahun 2023, baru terealisasi 3,8 juta SR, sehingga gap 6,2 juta SR yang harus dicapai coba dipenuhi melalui percepatan program Inpres ini.
Namun, kendala teknis dan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama penundaan program. Dari total pengajuan 363.263 SR di 151 kota/kabupaten, hanya 47.364 SR (13 persen) yang bisa dilanjutkan melalui proses lelang sesuai dengan ketersediaan anggaran. Sisanya, 315.901 SR, ditunda hingga tahun depan.
Berdasarkan arahan Menteri PUPR pada 6 September 2024, paket-paket yang belum mendapatkan anggaran di tahun anggaran 2024 akan ditunda pelaksanaannya hingga tahun 2025. Hal ini memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang telah dijanjikan sambungan air minum, namun harus menunggu lebih lama lagi. (zak/fajar)
