Harianjoga.com, GUNUNGKIDUL—Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Ery Agustin S mengatakan upaya pencegahan agar masyarakat Gunungkidul tidak terjerat rentenir cukup sulit dilakukan. Musababnya adalah anggaran yang minim.Ery mengaku warga terjerat rentenir menjadi polemik luar biasa di Bumi Handayani. Upaya pencegahan terkendala, karena program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) minim. Hulu dari persoalan itu kembali ke anggaran.
“Program bantuan untuk masyarakat miskin, alokasi di APBD 2025 tidak ada di kamus Pokok Pikiran [Pokir] Dewan. Padahal kami mau menyasar masyarakat seperti itu agar punya embrioa usaha dan terhindar dari rentenir,” kata Ery dihubungi, Selasa (3/12).Ery hanya berharap program tersebut dapat Dewan masukkan dalam kamus Pokir Dewan 2026. Saat ini, Dewan hanya dapat memberikan dukungan penuh dan mengoptimalkan dukungan pada program yang sifatnya pencegahan.BACA JUGA: Disdag Gunungkidul Minta Kios Pasar yang Menganggur Dikembalikan ke DinasDia menambahkan PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul sebenarnya memiliki program Kredit Usaha Rakyat (Kurda). Hanya, menurut dia, program ini kurang dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.“Kalau kita lihat, sasarannya banyak tidak tepat. Orang yang berhutang malah bos-bos. Padahal, orang yang terjerat rentenir biasanya dari kalangan yang tidak punya apa-apa. Pekerjaan tidak jelas, penghasilan tidak jelas, dan kebutuhan tetap. Itu yang belum tersasar,” katanya. Sementara itu, Kapolsek Gedangsari, AKP Suryanto menyampaikan ada seorang perempuan asal Kalurahan Sampang, Gedangsari berinisial S, 53, yang ditemukan meninggal dunia di dapur rumahnya seorang diri pada Senin (2/12/2024). Ketika Puskesmas 2 Gedangsari dan tim medis dari Polres Gunungkidul melakukan pemeriksaan. Mereka tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan. “Korban bunuh diri lantaran menurut beberapa informasi di lapangan, korban memiliki permasalahan ekonomi. S memiliki beberapa pinjaman di rentenir,” kata Suryanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
