Abadikini.com, JAKARTA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 memerlukan persiapan yang matang, khususnya dalam mengantisipasi ancaman siber yang dapat mengganggu stabilitas proses pemilu. Hal ini menjadi fokus utama dalam Forum Koordinasi dan Konsolidasi (FKK) yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menyoroti peningkatan ketergantungan pada teknologi digital dalam penyelenggaraan Pilkada yang diiringi dengan meningkatnya potensi serangan siber.
“Menurut laporan BSSN 2023, terdapat peningkatan 30 persen serangan siber yang menargetkan infrastruktur pemerintah, termasuk sektor pemilu, dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini menggarisbawahi pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pilkada,” ujar Eko.
Ancaman Siber di Pilkada 2024
Beberapa potensi ancaman siber yang diidentifikasi meliputi serangan Distributed Denial of Service (DDoS), phishing, malware, penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi. Selain menyerang sistem teknologi informasi, ancaman ini juga menyasar psikologis masyarakat untuk merusak kepercayaan terhadap proses pemilu.
“Kerentanan masyarakat terhadap hoaks semakin parah akibat rendahnya literasi siber, yang memberi peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab menciptakan instabilitas,” tambah Eko.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk menjaga keamanan Pilkada, baik secara fisik maupun digital.
“Strategi kolektif, seperti penguatan literasi siber dan peningkatan kapabilitas pertahanan siber, menjadi kunci untuk mencegah ancaman,” tegasnya.
Data Ancaman Siber dan Hoaks
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto, juga menyoroti ancaman hoaks dan ujaran kebencian. Berdasarkan data Kemkominfo hingga 12 November 2024, terdapat 14.222 temuan isu hoaks dengan 378 di antaranya terkait pemilu.
“Penyebaran hoaks tentang calon tertentu dapat memperkeruh suasana dan menciptakan ketegangan antarpendukung. Ancaman ini perlu diatasi melalui langkah preventif dan koordinasi intensif,” ujar Heri.
Heri juga mengungkapkan, Tim Satgas Pamsiber BSSN menemukan 1.750 anomali pada sistem siber hingga 17 November 2024. Data ini menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan untuk melindungi integritas ruang digital selama Pilkada.
Forum untuk Penguatan Strategi
FKK yang diikuti lebih dari 250 peserta, baik secara daring maupun luring, menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Katim Proteksi BSSN, Asops Satgas Pilkada 2024 Indra Adi Putra, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kemkominfo Marroli Jeni Indarto, serta Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Alfis Suhaili.
Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, memperkuat koordinasi, serta membangun kesiapsiagaan menghadapi tantangan siber menjelang Pilkada Serentak 2024.
“Kolaborasi yang kuat dan strategi matang adalah fondasi untuk mewujudkan Pilkada yang aman, transparan, dan terpercaya,” tutup Heri.
