Warta Ekonomi, Jakarta –
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar menyatakan, salah satu pokok bahasan utama dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 adalah masalah pengentasan kemiskinan.
“Kalau kita lihat pidato Presiden dari mulai pelantikan sampai kunjungan (kenegaraan) beliau ke luar negeri, Presiden sangat menekankan bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrem,” kata Bobby, saat menjadi narasumber dalam program “Market Buzz” di studio TV IDX Channel, di Jakarta, Kamis (28/11).
Bobby menjelaskan, salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan mendorong sektor usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Selama ini kita selalu melihat bagaimana membangun Indonesia dengan level atas ekonomi, seperti industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan transisi energi. Yang belum optimal, bagaimana 61% kontribusi dari UMKM ini kita dorong. Jadi ekonomi kerakyatan ini sebenarnya suatu mesin yang luar biasa,” ungkapnya.
Diketahui, UMKM menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) paling besar yaitu sebesar 61% dari pertumbuhan ekonomi, dan memberdayakan sekitar 90 persen tenaga kerja. Bobby mencatat, sektor UMKM selama ini mempunyai tiga kelemahan, yaitu akses pasar, permodalan, dan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas.
“Nah UMKM harus kita bina, sediakan pasarnya, kita bina untuk bagaimana (UMKM) bisa naik kelas dan kemampuan SDM dan kualitas produksinya. Sehingga pergerakan ekonominya akan banyak,” tegas Bobby.
Bobby menjelaskan, dalam Rapimnas Kadin 2024 nanti akan mencoba melihat bagaimana kolaborasi antardunia usaha untuk mengajak sektor-sektor dengan ekonomi sirkular terutama di daerah, karena hal itu berefek langsung terhadap pengentasan kemiskinan.
Untuk itu, Bobby menambahkan, para Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia sesuai dengan bidang mereka sedang menyusun program kerja Kadin 2025 yang melibatkan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Kita melihat bagaimana lapangan kerja di sektor UMKM bisa tercipta dengan kerja sama ini. Misalnya, ada perusahaan besar otomotif. Kita minta bekerja sama dengan industri-industri kecil yang bisa menjadi supplier-nya,” paparnya.
Bobby juga mencontohkan potensi daerah lumbung ikan di Bitung, Sulawesi Utara, yang masih belum terbuka. Menurutnya, di sana banyak kelompok-kelompok nelayan yang bisa dibantu dari sisi dunia usaha besar, seperti melakukan investasi di pengolahan bekerja sama dengan kelompok nelayan.
“Hal-hal itulah yang akan kami lakukan di Rapimnas. Nanti akhirnya akan memberikan rekomendasi pada Pemerintah pemerintah, apa yang bisa kita lakukan secara sinergi antara pemerintah, usaha besar dan UMKM ini,” jelas Bobby.
Bobby juga menekankan perlunya likuiditas bagi permodalan UMKM dan bagaimana masyarakat bawah bisa mengakses permodalan.
Selain UMKM, Bobby juga mencontohkan beberapa program pemerintah yang berbasis kerakyatan yang akan disinergikan dengan rekomendasi Rapimnas Kadin 2024, yaitu program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun dan makan bergizi gratis.
“Dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun, akan melibatkan lebih dari 180 industri termasuk industri-industri kecil seperti kontraktor-kontraktor di daerah. Dan untuk program makan bergizi gratis, akan diperlukan 80 juta telur per hari yang bisa melibatkan para peternak unggas di daerah,” jelasnya.
Bobby berharap, rekomendasi yang akan dikeluarkan pada Rapimnas Kadin 2024 nanti dapat dituangkan ke dalam program kerja kementerian, sesuai dengan 8 Asta Cita dan 17 Program Prioritas Pemerintahan Prabowo – Gibran. Dan rekomendasi itu terkait ekonomi kerakyatan dan sudah dikolaborasikan antara Kadin Pusat dan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Awal tahun depan kita menatap baru. Mudah-mudahan inflasi terjaga, likuiditas ada, makronya tidak semakin buruk, sehingga kami dunia usaha melihat semakin optimistis ke depannya,” tuntas Bobby.
Sebagai informasi, agenda besar Rapimnas Kadin 2024 akan diselaraskan dengan Visi dan Misi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie. Visinya adalah Kadin sebagai platform utama dunia usaha yang inklusif dalam menciptakan ekosistem untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Misinya adalah membuat Kadin memiliki nilai tambah untuk anggota dan masyarakat di semua daerah dan semua kalangan, menjadi platform bagi dunia usaha untuk memajukan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045, mendorong transformasi ekonomi Indonesia yang kokoh, berdaya saing, berkeadilan serta berkelanjutan melalui pengembangan UMKM dan SDM yang berkualitas. Dan memberikan dukungan kepada generasi muda dan wirausahawan berbasis teknologi.
Visi dan Misi tersebut akan diimplementasikan melalui Empat Tema Program Prioritas Kadin Indonesia 5 tahun ke depan. Pertama, yaitu Swasembada meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Kedua adalah Pertumbuhan Ekonomi, meliputi akselerasi pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, peningkatan investasi swasta, serta pembangunan daerah dan industri kreatif.
Ketiga adalah Inklusif meliputi akses pelayanan kesehatan untuk semua kalangan dan kesetaraan gender dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan keempat yaitu Keberlanjutan meliputi pengembangan pusat bisnis hijau, dekarbonisasi industri, dan membangun ekonomi sirkular.
