JabarEkspres.com, BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor mengkaji adanya resesi di kalangan bawah alias para pelaku usaha kecil. Dengan begitu, para wakil rakyat mendorong kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 agar berpihak kepada Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Muaz HD mengatakan, penguatan anggaran untuk Koperasi dan UMKM sebagai bentuk antisipasi terjadinya resesi di 2023 mendatang.
“Tentunya melihat kondisi ekonomi, maka penguatan ekonomi harus juga diberikan porsi anggaran, khususnya kepada Koperasi dan UMKM,” ungkapnya kepada Jabar Ekspres pada Senin, 17 Oktober 2022.
Sebab, sambung dia, berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, saat terjadi resesi maka yang menyelamatkan ekonomi adalah Koperasi dan UMKM.
“Seperti resesi terdahulu yang terjadi, selalu jalan keluarnya UMKM. Maka UMKM ini perlu diperkuat dan kami sudah memiliki perda peberdayaan dan perlindungan UMKM. Maka perda ini harus bisa menjadi payung untuk pemerintah mengalokasikan pengagnggaran untuk mereka,” paparnya.
Tak hanya itu, Muaz juga meminta agar program penguatan ekonomi seperti penyaluran subsidi dan program padat karya bisa dilaksanakan.
