ISIS menjalankan bisnis konflik di Suriah dan Irak melalui perdagangan minyak, penarikan pajak, perdagangan budak perempuan, hingga penyanderaan warga asing. Diperkirakan total uang yang diperoleh ISIS berkisar antara 1,5 sampai 2 miliar dollar pada tahun 2015.
PinterPolitik.com
“Getting rich by controlling resources in war is common practice” – Laporan Palang Merah Internasional untuk konflik di Sudan.
[dropcap size=big]T[/dropcap]he winner takes it all, mungkin itulah ungkapan sekaligus judul lagu yang cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam sebuah peperangan. Setidaknya hal itulah yang juga terjadi pada kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dengan tajuk mendirikan ke-khalifahan di atas panji Islam, ISIS menebarkan pengaruhnya dan mengambil keuntungan ekonomi dari konflik yang diciptakan.
Awalnya, ketika pengaruh ISIS semakin menguat melalui jaringan teror yang menimbulkan ketakutan masif di seluruh dunia, semua orang menunjuk fundamentalisme agama Islam sebagai akar persoalan. Namun, jika melihat apa yang dilakukan ISIS di wilayah-wilayah yang dikuasainya, mungkin kita perlu berpikir lagi tentang hal tersebut. Hal yang sama pernah dikatakan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin ketika ditanya oleh wartawan mengenai konflik di Suriah. “Do you know who is fighting there?” begitu pertanyaan Putin kepada para wartawan. Setidaknya, Putin tahu siapa yang berperang di sana.
Faktanya, nama ‘Islamic’ pada ISIS tidak lebihnya dari sebuah propaganda – ibaratnya iklan atau branding untuk melekatkan ISIS dengan gerakan Islam. Dengan memakai brand Islam, ISIS berharap dapat menarik penganut Islam fundamentalis. Padahal, sesungguhnya motif ekonomi – misalnya lewat penguasaan ladang minyak – menjadi hal yang paling terlihat dari setiap aktivitas ISIS.
Selain itu, konflik melawan ISIS melibatkan perputaran aliran dana yang sangat besar. Pada tahun 2015 misalnya, Amerika Serikat menghabiskan 5,4 miliar dollar hanya untuk memerangi ISIS. Jumlah itu belum termasuk yang dihabiskan oleh negara-negara lain. Artinya, ada perputaran ekonomi yang bergerak dalam konflik tersebut.
Belum lagi kalau dihitung besaran pendanaan yang disalurkan ke ISIS dari ‘angel investor’ – sebutan untuk para donatur ISIS – yang membiayai gerakan tersebut, perputaran uang dari bisnis minyak ilegal, hingga pajak yang ditarik dari wilayah yang dikuasai ISIS. Boleh jadi ada perputaran ekonomi yang sangat besar terjadi dalam zona konflik ISIS – yang sayangnya pada saat yang sama mengorbankan nyawa begitu banyak orang yang tidak berdosa. Inilah yang oleh majalah The Economist disebut sebagai ‘the business of conflict’ atau bisnis konflik.
ISIS.Inc: Perusahaan yang Menguntungkan
Pada tahun 2015 lalu, Financial Times melakukan penelusuran terhadap kekuatan finasial ISIS. Financial Times bahkan menyebut organisasi jihadis ini dengan nama ISIS.Inc atau ISIS Incorporation merujuk pada sebuah bentuk perusahaan. Sebutan ini diberikan mengacu pada kemampuan ISIS menggunakan sumber daya minyak yang dikuasai untuk mengambil keuntungan dan mengelola sumber minyak tersebut untuk membiayai berbagai aktivitas perang. Jika melihat peta kekuasaan ISIS yang meliputi wilayah-wilayah ladang minyak, pasar-pasar minyak, jalur perdagangan minyak, hingga daerah penyelundupan minyak, tergambarkan dengan jelas bagaimana ISIS memanfaatkan kekuatan ekonomi tersebut untuk menarik pemasukan. Kemampuan mengelola sumber-sumber ekonomi ini membuat ISIS bahkan mampu berdagang dengan musuh-musuh yang memeranginya.
Peta penguasaan sumber minyak dalam konflik di Suriah dan Irak (Sumber: Financial Times)
Jika ditelusuri lebih dalam, ada dua sumber pendapatan utama ISIS, yakni dari perdagangan minyak dan penarikan pajak. Faktanya, bisnis minyak ilegal yang dijalankan ISIS menghasilkan keuntungan yang besar. Pendapatan ISIS dari ladang minyak di Irak dan Suriah bahkan bisa mencapai 1,5 hingga 2 juta dollar per hari atau antara 20 sampai 26 miliar rupiah per hari. Jika dikalkulasikan dalam setahun, pendapatan ISIS bisa mencapai 800 juta dollar atau sekitar 10,7 triliun rupiah hanya dari sektor minyak. Sebagai perbandingan, pendapatan raksasa produsen mie instan Indonesia, Indofood pada 2016 lalu mencapai 70 triliun rupiah. Artinya jika dibandingkan sebagai basis bisnis, ISIS itu sepertujuh Indofood. Pendapatan ini baru dihitung dari bisnis minyak saja. Padahal, kondisi harga minyak dunia saat ini sedang melemah. Artinya, ISIS masih bisa meraih keuntungan di saat harga minyak turun.
Minyak atau the black gold bisa disebut sebagai ‘bahan bakar’ utama ISIS dengan the black flag-nya (bendera ISIS). Minyak-minyak ISIS dijual kepada independent traders atau broker independen – yang umumnya memasarkan minyak lewat pasar gelap. Banyak di antaranya juga dipasarkan kepada kelompok pemberontak lain di Suriah, mengingat bukan hanya ISIS saja yang terlibat dalam konflik di Suriah. Selain itu, tidak sedikit juga minyak ISIS yang dipasarkan lewat jalur resmi. Identitas ISIS.Inc dengan komoditas bisnis minyak juga ditunjukkan dari aktivitas ISIS yang juga berfokus untuk mengamankan ladang-ladang minyak yang berhasil dikuasai.
Di sektor pajak, ISIS melakukan penarikan pajak di wilayah-wilayah yang dikuasainya dengan estimasi pendapatan mencapai 48 juta dollar atau sekitar 600 miliar rupiah per bulan – menurut data dari CNN. Salah satu sumber pajak ISIS adalah dari pajak penghasilan. Tercatat di wilayah-wilayah yang dikuasai ISIS di Irak, ada sekitar 400.000 pegawai pemerintah (PNS) Irak. Walaupun sedang dalam perang, pemerintah Irak tetap melakukan transfer gaji kepada para pegawai tersebut yang jika ditotal jumlahnya lebih dari 1 miliar dollar. ISIS mengenakan pajak antara 10-50 % untuk gaji para pegawai tersebut.
Selain itu, ISIS juga menarik pajak dari lahan-lahan pertanian dengan mengenakan ‘zakat’ pada hasil panen para petani. Dengan jumlah yang besar tersebut, kalaupun sumber-sumber minyak ISIS berhasil direbut kembali atau dibombardir lawan, ISIS masih bisa mengambil keuntungan dari pajak di kota-kota yang dikuasainya yang jumlahnya juga menguntungkan mereka.
ISIS juga mengambil keuntungan dari penguasaan terhadap bank, barang-barang antik, pabrik fosfat dan semen, hingga tebusan untuk sandera yang ditawan. Jumlah sitaan atas bank berkisar antara 500 juta dollar hingga 1 miliar dollar, sementara dari barang antik dan tawanan bisa diperoleh 120 juta dollar. Untuk fosfat dan semen belum diketahui nilainya.
Diperkirakan total uang yang diperoleh ISIS berkisar antara 1,5 sampai 2 miliar dollar pada tahun 2015. Walaupun demikian, pengeluaran ISIS juga tidak sedikit yang mayoritas digunakan untuk pembayaran upah militan, logistik dan persenjataan. Menurut Congressional Research Service, besaran upah militan biasa ISIS berkisar antara 400-600 dollar per bulan. Sementara, pembayaran untuk tentara bayaran asing jumlahnya di atas 1.000 dollar per bulan. Upah itu di luar tunjangan untuk makan, akomodasi dan berbagai keperluan lainnya.
Militan asing ISIS diperkirakan mencapai 30.000 orang, dengan 21% datang dari Eropa, 50% dari Afrika Utara dan Barat, dan 29% dari negara lain. Dari laporan Global Terrorism Index, bahkan ada 5.000 orang militan ISIS yang berasal dari Uighur, Tiongkok. Hal yang mencengangkan adalah Tiongkok disebut menjadi negara terbanyak kedua yang menyumbang militannya ke ISIS setelah Tunisia dengan 6.000 orang.
ISIS juga memaksakan kebijakan ‘loot markets’, yakni kebijakan memangkas harga-harga barang yang dibeli oleh para anggotanya. Misalnya, harga sepeda motor yang seharusnya 180 dollar, namun karena dibeli militan ISIS, harganya hanya 90 dollar. Hal ini disebut-sebut juga menghemat pengeluaran ISIS.
Harga-harga barang dalam loot market ISIS (Sumber: Financial Times)
Investasi di ISIS.Inc?
Jika ISIS adalah sebuah perusahaan, apakah itu berarti sistem yang ada di ISIS sama dengan sistem yang umumnya ada pada perusahaan? Faktanya, ISIS juga punya investor atau donatur, sama seperti perusahaan.
Dalam artikel yang dimuat oleh Nbcnews.com, mantan petinggi angkatan laut Amerika Serikat dan komandan tinggi NATO, James Stavridis, mengatakan bahwa ISIS mendapat dukungan dana dari investor yang ada di negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab. Para investor yang oleh Stavridis disebut ‘angel investor’ ini menyumbangkan dana untuk ‘bisnis konflik’ yang dilakukan oleh ISIS.
Umumnya, orang-orang kaya ini berharap investasinya pada ISIS akan mendatangkan keuntungan dari bisnis minyak ilegal, penculikan, perdagangan budak perempuan, dan bisnis lain yang dijalankan ISIS. Mereka inilah yang disebut memberikan dana awal bagi pergerakan ISIS. Hal ini tentu mencengangkan, mengingat pemerintah negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab memposisikan diri sebagai kelompok yang memerangi ISIS – setidaknya itulah yang sering dikatakan. Dalam tulisan yang sama, ada laporan dari intelijen yang menyebutkan bahwa ‘angel investor’ di Qatar adalah yang paling konsisten menginvestasikan dananya ke ISIS.
Walaupun jumlahnya tidak sebesar pamasukaan yang didapat ISIS dari sumber lain, adanya investor ini memungkinkan ISIS punya dana tetap yang selalu bisa digunakan. Bahkan, hal ini pula yang menyebabkan ISIS punya purchasing power atau daya beli yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat Irak atau Suriah. Daya beli ISIS ini jugalah yang menyebabkan kelompok ini tidak kesulitan untuk mendapatkan pasokan barang dan kebutuhan yang mereka perlukan. Financial Times mencatat setiap harinya ada 600 truk trailer barang dan bahan bangunan yang bergerak di perbatasan Turki dan Suriah. Namun, mayoritas dari barang-barang tersebut diantar ke wilayah ISIS karena ISIS disebut punya uang untuk membeli barang-barang tersebut. Hal ini diungkapkan langsung oleh para supir truk tersebut.
Keberadaan investor dari negara-negara Arab jelas menunjukkan ada standar ganda yang dipakai oleh negara-negara tersebut. Hal ini juga mempertegas status ISIS sebagai korporasi bisnis, sementara ke-khalifahan hanyalah branding yang dipakai. Standar ganda ini juga semakin kelihatan jika persoalan ini dianalisis dari sudut pandang proxy war atau perebutan pengaruh antara Islam Suni yang berbasis di Arab Saudi dengan Islam Syiah yang berbasis di Iran
ISIS: The Business of Conflict
Fakta-fakta tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa ISIS sedang menjalankan apa yang disebut sebagai bisnis konflik. Jika dikalkulasikan, pendapatan ISIS bisa mencapai lebih dari 2 miliar dollar per tahun dari bisnis ini. Bisnis konflik yang dijalankan ISIS ini bukanlah hal yang baru. The Economist dalam tulisan berjudul ‘The Business of Conflict’ yang terbit pada tahun 2000 menyebut mayoritas konflik yang terjadi saat ini sangat sarat akan kepentingan bisnis.
Jika menilik kasus-kasus terorisme terdahulu, misalnya yang melibatkan kelompok Taliban dan Al-Qaeda, semuanya berhubungan dengan bisnis konflik tersebut dan pola bisnis dalam konflik ini selalu berhubungan dengan penguasaan sumber daya alam tertentu di negara dengan pemerintahan yang lemah dan korup atau yang sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Di Suriah dan Irak semuanya berhubungan dengan penguasaan sumber minyak. Di Liberia dan Sierra Leone berhubungan dengan intan, mineral dan kayu. Di Kolombia, semuanya bermula dari bisnis kokain. Sementara di Afghanistan konflik berhubungan dengan perdagangan opium.
Selain itu, peperangan selalu melibatkan perputaran uang dalam jumlah yang besar khususnya dalam indsutri militer dan persenjataan. Semakin banyak perang, industri militer dan persenjataan tentu akan memperoleh untung yang besar – bahkan tidak jarang perusahaan senjata menjual senjatanya pada dua kelompok yang sedang saling perang. Faktanya, senjata yang digunakan oleh ISIS berasal dari 21 negara, termasuk – dan mungkin yang paling banyak – dari Amerika Serikat. Lagi-lagi, inilah bisnis perang.
ISIS memanfaatkan fundamentalisme Islam untuk menarik kekuatan sekaligus menebarkan ketakutan. Bagi militan yang hanya terpengaruh oleh ajaran agama tentu bergabung dengan ISIS akan dipandang sebagai sebuah kebanggaan, dan kalaupun mati, mereka akan mati suci. Sementara bagi kelompok bayaran, persoalan agama merupakan hal ketiga setelah ketertarikan kultural – kesamaan akar bangsa dan budaya – dan tentu saja penghasilan.
Hal ini bisa dilihat dari hasil interaksi wartawan muslim BBC, Nina Arif dengan militan ISIS asal Inggris bernama Abu Taubah. Dari interaksi tersebut, Nina menemukan bahwa banyak militan yang bergabung dengan ISIS sesungguhnya memiliki keraguan dengan keputusannya tersebut. Abu Taubah masuk ISIS sebagai pelarian dan untuk mencari masa depan yang lebih layak karena jaminan yang ditawarkan ISIS. “You understand the religion, but money comes first”.
Sebagai sebuah ‘mesin’ korporasi, ISIS memanfaatkan segala potensi ekonomi yang ada dan semuanya hanya bisa berfungsi kalau ada rantai ekonomi, entah itu antara produsen dan konsumen, antara perusahaan dan investor, atau antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, terlalu sempit untuk memandang ISIS sekedar sebagai gerakan fundamentalisme agama. ISIS bukanlah Islam karena Islam hanya menjadi branding korporasi ekonomi ini.
ISIS Memperlebar Sayap Bisnis?
Keberadaan faksi yang menyebut diri sebagai ISIS di Marawi, Mindanao, Filipina yang hingga kini masih menebar ketakutan menimbulkan pertanyaan, apakah ISIS memang sedang hadir di Filipina?
Faktanya, kelompok-kelompok yang menebar teror dan ada di Mindanao tersebut telah ada sejak lama dan tercatat ada 7 faksi yang saling memperebutkan pengaruh di Mindanao.
Bisa saja dengan menyebut diri sebagai ISIS, kelompok-kelompok ini berharap akan mendapatkan dana bantuan dari ISIS atau investor baru yang lain. Yang jelas, jika melihat pola gerakan kelompok Maute atau Abu Sayyaf yang menyandera dan meminta tebusan untuk para sandera, maka pola bisnis tersebut sangat mirip dengan yang dilakukan oleh ISIS. Hanya saja, masih sulit untuk menyebut apakah kelompok tersebut merupakan sayap bisnis ISIS.
Namun, jika menilik potensi Mindanao yang menjadi pusat agrikultur Filipina – bahkan 8 dari 10 hasil komoditi ekspor utama Filipina berasal dari pulau ini – boleh jadi pola bisnis konflik yang dijalankan oleh ISIS sedang diterapkan di Mindanao. Latar belakang konflik Mindanao yang terjadi sejak beberapa dekade lalu juga mengindikasikan adanya kekosongan legitimasi kekuasaan di pulau ini – hal yang sangat mungkin dimanfaatkan untuk menjalankan korporasi bisnis konflik. Yang jelas, ISIS memakai Islam sebagai branding ke negara-negara dengan basis separatisme berlatar agama.
Lalu, apakah mungkin ISIS masuk ke Indonesia? Agaknya hal ini masih jauh dari kenyataan, mengingat kontrol dan legitimasi pemerintahan yang sah sangat terasa di seluruh wilayah negara ini. Namun, tidak ada salahnya Indonesia tetap perlu waspada sebab branding Islam fundamentalis berhasil menarik hati banyak warga negara kita.
Pada akhirnya, membangun bisnis dalam perang adalah hal yang sangat tidak bermoral karena orang-orang mengambil keuntungan dari darah orang tidak berdosa yang tertumpah atau dari masa depan anak-anak yang dirampas, bukan begitu? (S13)
