FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menujukkan aksi bersih-bersih korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
Dikenal bersih dan tanpa kompromi, dalam satu bulan ini, Amran telah memecat setidaknya empat orang pegawai dan pejabat Kementan karena ketahuan menerima fee proyek.
Pada pertengahan Oktober kemarin, tiga orang anak buahnya yang terbukti melanggar hukum langsung dicopot.
Ketiganya, menurut Mentan menerima fee atau pemulus proyek pengadaan dari beberapa pengusaha hingga mencapai Rp 10 miliar.
Amran menyebut, pencopotan dilakukan secara cepat bahkan dalam waktu hitungan menit sejak pelanggaran hukum itu dinyatakan terbukti.
“Tadi malam kami dapat laporan, kemudian hari ini kami panggil lalu dalam waktu 5 menit saya copot. Kenapa? Karena yang 3 orang ini sudah menerima uang kurang lebih 10 miliar dan ini sudah berproses di penegak hukum,” terangnya.
Kemudian yang terbaru pada Senin 28 Oktober kemarin, ia kembali memecat seorang pegawai Kementan karena diduga meminta fee dari sebuah proyek. Pejabat ini adalah eslon II di Kementan.
Mentan Amran menyampaikan bahwa pencopotan pejabat tersebut dilakukan setelah menerima sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran.
Dalam kasus ini, Mentan Amran menerangkan bahwa laporan yang diterimanya mencakup dugaan penerimaan uang sebesar Rp 700 juta, dengan Rp 500 juta di antaranya diakui oleh pejabat terkait.
Keputusan pencopotan ini merupakan bagian dari upaya serius untuk mencegah korupsi di Kementan. Mentan Amran menegaskan bahwa pencopotan tersebut telah resmi ditandatangani, dan pejabat terkait akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Tindakan ini kami lakukan atas arahan Presiden, yang menginginkan kementerian beroperasi dengan profesional dan transparan. Gagasan besar Presiden adalah mencapai swasembada pangan, dan ini menjadi fokus kita semua untuk diwujudkan secepat mungkin,” ungkap Amran.
Selain pencopotan ini, Kementan juga akan memproses kasus tersebut lebih lanjut melalui pemeriksaan internal dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Mentan Amran berharap tindakan tegas ini bisa menjadi contoh bagi seluruh pegawai Kementan untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam mencapai swasembada pangan tidak boleh terhambat oleh praktik korupsi.
“Kami akan terus bekerja keras untuk membangun kepercayaan publik dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tegas menteri asal Sulawesi Selatan itu.
Pakar Hukum Tatanegara yang dikenal tegas terhadap pemberantasan korupsi, Prof Mahfud MD mengapresiasi langkah tegas Mentan Andi Amran Sulaiman memberantas korupsi tanpa tebang pilih di kementerian yang dipimpinnya.
Melalui akun X nya @mohmahfudmd, Mahfud mengunggah cuplikan video wawancara Amran soal sanksi kepada PNS Kementan tersebut.
“Bagus. Harus begitu, Pak Menteri. Di institusi Pemerintah harus tegas, tidak boleh ada paranoid solidarity (solidaritas kalap),” cuit mantan Menko Polhukam yang diunggah pada Sabtu (26/10/2024).
“Solidaritas kalap adl sikap selalu ingin melindungi teman sejawat agar institusi tak tercemar shg bnyk kasus ditutup-tutupi. Lanjut, Pak Mentan,” serunya lagi.
Warga X pun ramai-ramai membubuhkan komentarnya pada cuitan Mahfud tersebut. Mereka ikut memberi dukungan atas sikap tegas Mentan Amran.
“Gas Pak Mentan,” sahut akun @NalarPolitik_.
“banyakin lagi yok menteri yg gini,” sambung @seru***.
“Good job pak menteri. Gak usah takut kementrian anda dicap korup kalo ternyata anda temukan banyak koruptor di sana. Suatu saat kinerja anda yang tak melindungi sejawat akan diapresiasi tinggi oleh rakyat. Kita tunggu gebrakan lainnya,” kata @Red***. (Pram/fajar)