Jakarta: DPR didorong segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. Pembentukan pansus ini dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian di Indonesia.
“Saya mendukung dibentuknya pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” jelas Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.
Fernando ingin agar negara ke depan dapat lebih berpihak pada petani. “Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujar Fernando.
Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras. Sehingga, kata dia, wajar bila pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami skandal impor beras.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.
Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan telah merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.
Jakarta: DPR didorong segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. Pembentukan pansus ini dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian di Indonesia.
“Saya mendukung dibentuknya pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” jelas Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.
Fernando ingin agar negara ke depan dapat lebih berpihak pada petani. “Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujar Fernando.
Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras. Sehingga, kata dia, wajar bila pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami skandal impor beras.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.
Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan telah merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News(AZF)
