FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) ikut menyoroti perubahan aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Alexander Barus mengatakan, penempatan DHE sebesar 30% selama tiga bulan, selama ini sudah sangat besar.
Untuk itu, pihaknya berharap isu peningkatan penempatan DHE ke level 50% tidak menjadi kenyataan.
Tak hanya menolak pemerintah untuk tidak menerapkan DHE 50 persen untuk 12 bulan, namun, pihaknya juga menyampaikan solusi alternatif.
“FINI mengusulkan agar kebijakan tentang DHE yang berlaku saat ini tidak dirubah, meskipun berat tetapi masih dalam tingkat manageable,” ujar Alexander, Rabu (16/1/2025).
Pihaknya menyarankan pemerintah meninjau kebijakan yang dibuat secara menyeluruh, karena ekonomi makro yang sulit (harga jual turun, harga bahan baku naik).
Wacana kenaikan royalti, wacana penerapan GMT (global minimum tax), hal tersebut semuanya akan memberatkan cashflow operasional.
Selain itu, Investor atau partner asing yang mempertanyakan inkonsistensi kebijakan pemerintah, tiap tahun berubah. Hal ini dinilai menurunkan daya saing dan minat investor.
“Disamping itu, prinsip konsistensi dan kepastian aturan perlu kita lembagakan, agar para pengusaha dan investor dapat bertumpu kepada dukungan pemerintah yang solid dalam ruang kepastian,” harap Alaxaander.
“Ini memiliki efek domino ke isu sosial, demikian juga dengan ekonomi daerah, potensi kredit investasi menjadi macet, dan inisiatif keberlanjutan (sustainability initiatives) akan tertunda,” demikian pungkasnya.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan agar aturan DHE tidak memberatkan exportir, terlebih dengan adanya usulan untuk menaikkan DHE dari 30 persen menjadi 50 persen atau 75 persen dalam satu tahun.
“Jika kebijakan ini terus dilakukan, kami melihat kontribusi sektor swasta terhadap perekonomian nasional akan menurun, dampaknya juga akan dirasakan oleh pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Publik Kadin Indonesia Suryadi Sasmita.
Ketua Komite Tetap Bidang Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi menyarankan agar pemerintah dapat mempertimbangkan rencana perubahan aturan DHE SDA dengan kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Serta permintaan pasar yang lemah, sehingga eksportir mendapatkan dukungan dan kemudahan ekspor yang diharapkan sebagai stimulan.
“Kita mau menggenjot ekspor agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Namun, di sisi lain eksportir dihadapkan dengan permasalahan yang serius dalam menjalankan kegiatan usaha, yaitu cash flow,” ujarnya.
