Warta Ekonomi, Jakarta –
Perbedaan hasil survei Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia menjadi sorotan. SMRC dan Indikator merilis hasil survei yang jelas jomplang antara raihan Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi.
Menanggapi hal itu, Pakar Politik, Prof. Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si, mendesak Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) ambil tindakan adil dan segera melakukan pemeriksaan mendalam. Persepi juga didesak meminta kedua lembaga tersebut untuk membuka data hasil survei mereka.
Prof. Dr. Asrinaldi menyatakan, jika ditemukan fakta kebenaran bahwa memang hasilnya terlampau jauh, tentu hal ini harus menjadi perhatian Persepi. Secara ideal, Dr. Asrinaldi menyebut pemanggilan terhadap dua lembaga memang harus dilakukan untuk membuka keseluruhan data dan menjelaskan mengapa terjadi perbedaan.
Baca Juga: Poltracking Indonesia Jadi Lembaga Paling Akurat Berkat 5 Lapis Verifikasi Data
“Kalau memang ada fakta bahwa hasilnya berbeda jauh. Tentu ini akan menjadi perhatian Persepi. Idealnya tentu Harus ada pemeriksaan terhadap perbedaan ini,” kata Prof. Dr. Asrinaldi.
Kejadian ini, lanjut Dr. Asrinaldi, sebenarnya seperti yang terjadi dengan Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Jika Poltracking saja diberikan sanksi akibat perbedaan hasil survei, maka sudah sepantas dan sebaiknya hal sama juga dilakukan atas dasar perbedaan hasil survei di Jateng.
Diketahui, perbedaan yang jauh itu terjadi diantara lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) dengan perolehan elektoral Andika Perkasa sebesar 43,46 persen, sementara lembaga milik Saiful Mujani berada pada angka 50,4 persen untuk Andika Perkasa.
Faktanya, jika merunut periode survei, SMRC dan IPI berada dalam kurun waktu yang sama, SMRC melakukan survei pada periode 7-12 November sementara IPI pada 7-13 November. Tetapi beda hasil survei antara kedua lembaga ini mencapai 9 persen untuk elektabilitas Andika Perkasa dan Hendar Prihadi.
Baca Juga: Survei Indikator vs SMRC Berbeda di Jateng, Apa Persepi Berani Tegas?
Kendati demikian, Prof. Dr. Asrinaldi tetap menyarankan agar Persepi juga membedah perbedaan data yang terjadi di Jateng. Jika pemeriksaan akan berlangsung, maka satu hal yang harus ditaati adalah Saiful Mujani tidak boleh mengikuti atau bahkan cawe-cawe dalam pengambilan keputusan.
“Artinya, anggota dewan etik yg diperiksa tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kalau memang ada indikasi ke arah itu,” tegas Prof. Dr. Asrinaldi.
Pasalnya, keikutsertaan Saiful Mujani dianggap akan mempertebal indikasi konflik kepentingan. Hal itu pun pada akhirnya dinilai dapat membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan kinerja Persepi sebagai pengawal lembaga survei.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
