Warta Ekonomi, Jakarta –
Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan Agung siap berkolaborasi untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh kedua belah pihak melalui pertemuan antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (01/11).
“Saya datang pagi hari ini bertemu beliau (Jaksa Agung), sowan untuk berkoordinasi tentang apa yang menjadi perintah Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita bahwa saya sebagai Menteri Kehutanan diminta untuk menjaga hutan,” ujar Raja Juli usai pertemuan.
Baca Juga: Bisa Ekspor ke Jepang, Raja Juli Ungkap Kunci Sukses Perhutanan Sosial
Raja Juli mengatakan penindakan hukum akan dilakukan dengan tegas melalui sanksi administratif hingga pidana. Hal ini diperlukan bukan hanya karena maraknya aktivitas usaha ilegal, namun juga hal tersebut menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan di Indonesia.
“Oleh karena itu seperti perintah Pak Prabowo, kami siap melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada, baik itu denda secara administratif maupun apabila tidak mengikuti peraturan, kami juga siap melakukan penyitaan terhadap aset negara tersebut,” tambah Raja Juli.
Raja Juli juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus, yang akan melibatkan Kementerian Kehutanan, Kejaksaan, dan BPKP.
Satgas ini bertujuan untuk mempercepat tindakan dalam memberantas perkebunan-perkebunan ilegal yang merusak kawasan hutan. Ia berharap dengan adanya satgas ini, pemerintah dapat bertindak lebih cepat dan efektif dalam menjaga hutan sebagai aset nasional.
Sementara Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyambut baik usulan tersebut. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk mendukung keberhasilan tugas kementerian dalam menangani isu-isu yang berdampak pada kepentingan nasional.
Burhanuddin mengapresiasi koordinasi yang dilakukan Menteri Kehutanan dan siap memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tugas ini.
“Ini adalah bentuk sinergitas antara kementerian-kementerian dan badan. Tentunya harus saling support, sehingga apa yang jadi tujuan kita dalam rangka menyejahterakan masyarakat itu lebih cepat tercapai,” ujar Burhanuddin.
Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan pentingnya komitmen bersama di antara berbagai kementerian dan lembaga untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berdampak pada masyarakat luas, khususnya dalam hal perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
Baca Juga: Sritex Dinyatakan Pailit, BNI Buka Suara Soal Hutang Jangka Panjang
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat menekan angka pembalakan liar dan menjaga ekosistem hutan tetap lestari. Langkah sinergis antara dua lembaga ini diharapkan akan memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan, sehingga mampu memberi dampak nyata bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
