Jakarta – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Doktor Trubus Rahardiansyah menilai usulan PDIP agar Polri di bawah Kemendagri atau TNI kurang tepat. Menurutnya, ide itu akan ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi).”Kalau dari pandangan kebijakan publik, meletakkan Polri di bawah TNI maupun Kemendagri itu tidaklah tepat,” kata Trubus, seperti dikutip Antara, Senin (2/12/2024).Dia mengatakan, jika Polri di bawah Kemendagri, maka tupoksinya akan tumpang tindih dengan satpol PP. Trubus juga mengatakan Polri sudah berperan menegakkan peraturan daerah bersama Satpol PP.
–
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trubus mengatakan tidak efektif ketika Polri di bawah Kemendagri/TNI karena memiliki tupoksinya masing-masing.”Fokus TNI ini lebih pada pertahanan dalam konteks keselamatan negara. Jadi, kalau diletakkan di situ, malah jadi tumpang tindih, malah jadi tidak efektif,” tuturnya.
Trubus menyebut usulan menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI itu akan menjadi kemunduran. Sebab, lanjut dia, penggabungan TNI dan Polri sudah pernah dilakukan sebelum reformasi dan hasilnya tidak baik.”Saya lihat perdebatan ini sudah lama sekitar 2-3 tahun lalu, juga pernah terjadi perdebatan ini. Ujungnya semua kembali kepada DPR itu sendiri,” katanya.Sebelumnya, Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.”Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.
(idn/imk)
