PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencananya untuk memitigasi risiko banjir dan tanah longsor di ibu kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Pada beberapa waktu yang lalu sekitar wilayah Kalimantan Timur yang berdekatan dengan lokasi IKN dilanda bajir yang cukup parah. Bahkan, dalam waktu sekira lebih dari seminggu, belum ada tanda-tanda jika banjir tersebut membaik. Akibat kondisi tersebut, sejumlah pengamat menilai jika alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke PPU tidak logis. Baca Juga: Sinopsis Film Jumper: Aksi Teleportasi Hayden Christensen yang Berujung Malapetaka Pasalnya, salah satu alasan pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur yaitu untuk menghindari banjir. “Untuk menjaga kelestarian lingkungan, beberapa hal yang dilakukan yakni melakukan mitigasi potensi bencana longsor (landslide) dengan mempertahankan ruang hijau lebih dari 75 persen daro 6.600 hektare luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KPIP), serta memasang sensor monitoring pergerakan tanah,” kata Basuki Hadimuljono. Baca Juga: Ikuti Jejak Sang Bos, Pengacara Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK Selain itu, Kementerian PUPR akan membangun IKN dengan mengikuti topografi dengan memanfaatkan cekungan untuk embung, merancang jalan dengan kemiringan kurang dari 10 persen, menghindari pembangunan di lokasi dengan kerentanan gerakan tanah tinggi, dan menghindari pengupasan tebing atau lereng. “Kami seminimal mungkin melakukan metode pengerjaan tanah cut and fill. Kami ikuti topografinya. Kami ingin memanfaatkan topografi daerah tersebut menjadi estetikanya IKN,” ujar Basuki Hadimuljono dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara. Sementara itu, untuk menghindari banjir, pemerintah membangun Bendungan Sepaku-Semo yang bisa mengendalikan banjir di kawasan IKN hingga 55 persen dan akan membangun 19 embung di KIPP.***
